Akurasi.id – Polri mengerahkan sebanyak 1.392 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) Provinsi DKI Jakarta bersama sejumlah elemen masyarakat. Aksi penyampaian pendapat tersebut digelar pada Senin (29/12/2025) di kawasan Silang Selatan Monas hingga depan Istana Negara, Jakarta Pusat.
Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, serta Polsek jajaran. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pengerahan aparat dilakukan sebagai bentuk pelayanan Polri guna menjamin hak demokrasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara aman, tertib, dan kondusif.
“Kami menurunkan 1.392 personel gabungan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar berjalan aman dan tertib. Seluruh personel tidak dibekali senjata api dan mengedepankan pendekatan humanis serta profesional,” ujar Susatyo.
Ia menegaskan, kehadiran aparat kepolisian bukan untuk membatasi aspirasi, melainkan menjaga ketertiban umum dan keamanan bersama. Namun demikian, Susatyo mengimbau para peserta aksi agar menyampaikan pendapat secara damai, tidak anarkis, tidak membakar ban bekas, tidak merusak fasilitas umum, serta tidak melawan petugas.
“Kami menghormati hak saudara-saudara kita dalam menyampaikan pendapat. Sampaikan aspirasi dengan santun dan tertib,” tegasnya.
Selain itu, Kapolres juga meminta para orator agar tidak menyampaikan provokasi yang dapat memicu gangguan keamanan. Menurutnya, penyampaian aspirasi yang tertib akan menciptakan suasana kondusif bagi semua pihak, baik peserta aksi maupun masyarakat sekitar.
Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, personel pengamanan disiagakan di sejumlah titik strategis, khususnya di sekitar Monumen Nasional (Monas) dan kawasan Gambir. Polisi juga mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan tersebut dan menggunakan jalur alternatif selama aksi berlangsung.
“Pengaturan arus lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. Kami mohon pengertian masyarakat atas potensi kepadatan yang terjadi,” kata Susatyo.
Aksi buruh ini digelar sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta. Para buruh menilai angka tersebut belum memenuhi harapan dan meminta kenaikan UMP minimal setara dengan kenaikan tahun sebelumnya, yakni 6,5 persen.
Buruh berharap UMP DKI Jakarta 2026 dapat ditetapkan sebesar Rp5,89 juta. Secara nasional, diperkirakan sekitar 20 ribu buruh yang tergabung dalam KSPI dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi pada 29–30 Desember 2025.
Unjuk rasa tersebut dipusatkan di dua lokasi utama, yakni Istana Negara di Jakarta dan Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat. Aksi ini merupakan tindak lanjut atas penetapan besaran UMP dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) tahun 2026 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
