Pembelajaran Tatap Muka Dilaksanakan Tahun Depan, Ini Tanggapan Anggota DPRD Abdul Haris
Pembelajaran tatap muka dilaksanakan tahun depan, ini tanggapan Anggota DPRD Abdul Haris. Salah satunya, persetujuan orang tua serta kesiapan pihak sekolah mengatur ruang kelas untuk murid.
Akurasi.id, Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang merespon kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang mengizinkan tiap kepala daerah menentukan sendiri jadwal pembelajaran atau sekolah tatap muka di wilayahnya.
Pemberian izin tatap muka itu bisa dilakukan tiap daerah secara serentak ataupun bertahap, tergantung kesiapan masing-masing wilayah. Menurut Abdul Haris, Anggota Komisi I DPRD Bontang menyatakan semua dikembalikan lagi pada persetujuan orang tua. Karena masuk sekolah tatap muka di Januari 2021 itu harus dikaji secara benar.
Serta pentingnya memerhatikan sarana dan prasarana sekolah. Karena dalam satu ruangan kelas, jumlah siswa rata-rata 36 orang. Sementara luas ruangan hanya 8×8 atau 8×9 meter. Bahkan ada yang lebih kecil.
“Kalau dalam aturan 8×9 meter, dan itu akan berdesak-desakan. Berarti satu kelas harus dibagi dua shift atau dua sesi, ini harus diperhatikan,” terang Abdul Haris, Rabu (25/11/2020) lalu.
Mantan Dewan Pendidikan Bontang itu mendukung rencana sekolah tatap muka. Mengingat pembelajaran melalui online saat ini masih kurang efektif.
“Kita tahu memang pembelajaran online saat ini dirasa kurang efektif, lantaran berbagai faktor. Seperti murid yang tak memiliki ponsel, orang tua yang bekerja tak memiliki waktu mengajar anak, dan lainnya,” paparnya.
Abdul Haris juga mengingatkan jika belajar tatap muka terlaksana, sekolah harus benar-benar memiliki standar protokol kesehatan yang memadai.
“Jika sekolah siap, mengapa tidak diterapkan sekolah tatap muka dengan mengatur jarak dan shift,” ujarnya.
Namun demikian, lanjut Politisi PKB itu, dengan pembagian dua sesi, dilihat apakah setiap sekolah kelasnya mencukupi. Karena Abdul Haris juga mengetahui, masih adanya sekolah yang dibagi dua shift untuk kegiatan belajar mengajar (KBM).
“Kendalanya memang jika diatur dua shift, apa sekolah itu cukup ruang kelasnya,” imbuhnya.
“Kalau memang ada kekhawatiran orang tua wajar. Karena mau tidak percaya, Covid-19 itu ada, khawatir juga ada kluster baru,” sambungnya.
Abdul Haris menyebut, sekolah harus mengatur, dan jika masih ada yang meminta belajar online harus difasilitasi. Pun jika ingin tatap muka, maka bisa diinventarisir.
“Intinya protokoler kesehatan. Tak perlu dikaji, karena selama ini saya yakin sekolah sudah punya bayangan setelah belajar online selama berbulan-bulan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Suci Surya Dewi
