Ratusan Anak Kaltim Masih Alami Kekerasan, Komisi IV Siapkan Raperda Ketahanan Keluarga
Ratusan Anak Kaltim Masih Alami Kekerasan, Komisi IV Siapkan Raperda Ketahanan Keluarga. Selain faktor ekonomi dalam keluarga, rendahnya edukasi atau sosialisasi dari sisi pemerintah diakui Fitri Maisyaroh juga ikut menyumbang rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan atas hak-hak dasar setiap anak.
Akurasi.id, Samarinda – Tindak kekerasan dalam rumah tangga hingga saat ini masih terus terjadi. Bahkan tak jarang anak menjadi korban utama, baik secara fisik maupun verbal. Meski berbagai cara telah diupayakan pemerintah, pasalnya kasus kekerasan, khusus kepada anak masih saja berulang.
Peliknya kondisi rumah tangga menjadi faktor utama. Apalagi sejak setahun silam ketika wabah pandemi Covid-19 mulai menerpa Kalimantan Timur (Kaltim). Menukil data Dinas Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kaltim tahun 2020, pada semester pertama saja terjadi 144 kasus kekerasan anak.
Angka tersebut tak menutup kemungkinan akan melonjak pada 2021 saat ini. Menyikapi perihal itu, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fitri Maisyaroh berharap agar pemerintah dapat mengambil berbagai upaya dan kebijakan untuk menekan kasus kekerasan terhadap anak yang belakangan kian marak di Kaltim.
Diungkapkan politikus Fraksi PKS ini, jika timbulnya kasus kekerasan terhadap anak acap kali disebabkan oleh faktor ekonomi dalam rumah tangga. Terlebih dengan kondisi saat ini yang tentu bisa memperburuk keadaan. Pasalnya gempuran wabah pagebluk Covid-19 banyak menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Pandemi sekarang tidak menghentikan kita dari aktivitas sebelumnya. Memang salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah anggaran,” katanya, Senin (15/3/2021)
Ia mengatakan, pemerintah sangat sedikit menganggarkan dana guna edukasi pada masyarakat.”Contohnya di Balikpapan ada DP3AKB. Itu anggaran untuk melakukan sosialisasi tentang pola asuh yang benar dan mencegah kekerasan, kalau dihitung hanya sanggup menyosialisasi ke 20 RT per tahunnya,” urainya.
Dengan minimnya anggaran yang digelontorkan itu, tentu menjadi barometer penanganan serius dan tidaknya pemerintah menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak. Sebab dari percontohan Balikpapan saja, sejatinya wilayah berjulukan Kota Beriman ini memiliki ribuan RT, yang mana diharapkan bisa menjadi lini terdepan meminimalisir kekerasan terhadap anak.
Bercermin dari hal tersebut, membuat Komisi IV DPRD Kaltim berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Keluarga. “Ini pula yang menguatkan kami di Komisi IV, pada 2021 ini mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Keluarga yang harus segera diseriusin,” pungkasnya. (*)
Penulis: Zulkifli
Editor: Dirhanuddin
