Birokrasi

PAD Bontang Menurun, Bapenda Siapkan ‘Amunisi’ Tingkatkan Pendapatan

Loading

PAD Bontang Menurun, Bapenda Siapkan 'Amunisi' Tingkatkan Pendapatan
PAD Bontang menurun sejak listrik di perumahan HOP dialihkan ke PLN. (Muhammad Budi Kurniawan/Akurasi.id)

PAD Bontang menurun, Bapenda siapkan ‘amunisi’ tingkatkan pendapatan. Pendapatan melalui Pajak Penerangan Jalan (PJJ) tersebut turun sejak listrik perumahan HOP dialihkan ke PLN. Tak tanggung-tanggung, pendapatan terjun hingga Rp2,4 miliar.

Akurasi.id, Bontang – Dalam jangka waktu satu tahun belakangan ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang mencatat terdapat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga: Bapenda Soroti Badak LNG Terkait Pajak IMB

PAD Bontang menurun sejak listrik perumahan HOP dialihkan ke PLN. Padahal pendapatan dari PPJ perumahan yang berada di lingkup PT Badak NGL, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan ini cukup memengaruhi.

Jasa SMK3 dan ISO

Kepala Bapenda Bontang Sigit Alfian mengatakan, penurunan pendapatan pajak itu dikarenakan sebagian besar pembayaran listrik atau PPJ yang berada di perumahan tersebut kini telah diambil alih PLN.

“Sebenarnya ini bukan kebijakan pemerintah, sebab itu murni kebijakan dari perusahaan. Dibilang merugi pasti iya, karena sebelumnya PPJ itu dikelola PT Badak NGL, makanya pendapatan pajaknya semakin tinggi,” jelas Sigit saat ditemui di kantor Bapenda Bontang, Senin (19/10/2020).

PAD Bontang Menurun, Bapenda Siapkan 'Amunisi' Tingkatkan Pendapatan
Kepala Bapenda Bontang Sigit Alfian. (Muhammad Budi Kurniawan/Akurasi.id)

Kata dia, sebelumnya PPJ dari perumahan HOP tersebut mencapai Rp600 juta hingga Rp700 juta per bulan. Namun sejak diambil alih PLN, PPJ yang diperoleh pemkot melalui Bapenda Bontang hanya Rp400 juta saja.

“Dari hitungan kami, selama PLN mengambil alih penerangan di perumahan HOP atau PT Badak NGL, dalam sebulan mencapai Rp200 juta sebulan, dan jika diakumulasi dalam setahun mencapai Rp2,4 miliar,” ungkapnya.

Selain itu Sigit pun menyampaikan kepada masyarakat yang berada di perumahan tersebut. Lantaran yang terkena imbas kenaikan tagihan listrik, dia berharap mereka mereka tidak menyalahkan pemerintah. Sebab menurut Sigit hal itu di luar kewenangan Pemkot Bontang.

“Pemerintah aja merugi, lantaran saat ini PLN yang mengambil alih penerangan di sana. Enggak mungkin itu dari kebijakan pemerintah,” tandasnya.

Kendati demikan, Sigit mengungkapkan saat ini, pihaknya terus mencari jalan lain. Demi meningkatkan PAD dari sektor pajak lain.

“Kita cari dari sektor yang lain seperti pajak PBB dan pajak restoran,” tuturnya.

Diketahui, sejak 1 Juli 2019 lalu sebanyak 913 pelanggan di perumahan HOP PT Badak NGL di Bontang Kaltim resmi menjadi pelanggan listrik PLN.

Hal tersebut dipastikan setelah Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bontang (PLN UP3 Bontang) saat itu, yakni Alimuddin bersama PT Badak NGL telah melalui berkomunikasi yang cukup intens dalam pemenuhan kebutuhan listrik perumahan HOP PT Badak NGL Bontang. (*)

Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Suci Surya Dewi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait

Back to top button