Kabar PolitikRagam

Tim Advokat Mahyunadi-Kinsu Laporkan Akun Facebook Bentho dengan Dugaan Pencemaran Nama Baik

Loading

Tim Advokat Mahyunadi-Kinsu Laporkan Akun Facebook Bentho dengan Dugaan Pencemaran Nama Baik
Tim advokat Mahyunadi-Kinsu melaporkan salah satu akun Facebook dengan dugaan pencemaran nama baik. (Istimewa)

Tim Advokat Mahyunadi-Kinsu laporkan akun Facebook Bentho dengan dugaan pencemaran nama baik. Pemilik akun Facebook Bentho Kawanan Bentho membuat postingan yang dinilai menyebarkan berita hoaks, yang diduga bertujuan mengolok-olok paslon 01 atau menyebarkan fitnah.

Akurasi.id, Sangatta – Tim advokat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi-Lulu Kinsu menyambangi kantor Reskrim Polres Kutim, Senin siang (7/12/2020). Kehadiran mereka diketahui untuk mengajukan laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan sebuah akun Facebook bernama Bentho Kawanan Bentho.

Dalam laporannya, tim advokasi Mahyunadi-Kinsu menyebutkan, bahwa akun Facebook dengan nama Bentho Kawanan Bentho, diduga kuat telah melakukan pencemaran nama baik dengan meng-upload meme atau karikatur yang menyudutkan paslon nomor urut 1.

“Pemilik akun Bentho Kawanan Bentho dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan berita bohong yang merusak citra diri dan pribadi Paslon Nomor 1, Bapak Mahyunadi dan Bapak Kinsu,” kata Lukas Himuq selaku Tim Advokasi Mahyunadi-Kinsu.

Jasa SMK3 dan ISO

Lebih lanjut dijelaskan Arianto yang juga anggota Tim Advokasi Mahyunadi-Kinsu, pelaporan itu bermula pada tanggal 4 Desember 2020, akun Facebook dengan nama Bentho Kawanan Bentho telah meng-upload meme/karikatur yang mengatakan bahwa pada adegan 1, “Halo PASLON No. 1 sudah mulai bagi uang”.

Kemudian pada adegan 2, “Ada. Ada saja”. Adegan 3: “mana nih …orang yang mau ngasi uang…saya sebagai Lurah harus lebih banyak dari pada warga”. Meme yang di upload tersebut kemudian mendapatkan respons 77 like dan 26 komentar dari netizen.

“Akibat dari perbuatan tersebut telah merugikan pengadu, dalam hal ini Bapak Mahyunadi-Kinsu, baik secara pribadi maupun secara umum, karena saat ini menjadi salah satu kandidat calon bupati dan wakil bupati Kutai Timur,” jelasnya.

Ditambahkan anggota Tim Advokasi Mahyunadi-Kinsu yang lain, Abdul Karim, bahwa atas dasar hal di atas, maka pihaknya memutuskan untuk membawa persoalan itu ranah hukum. Sehingga pemilik akun Bentho Kawanan Bentho dapat ditindak secara hukum.

“Kami selaku Tim Advokasi Mahyunadi-Kinsu menyampaikan pengaduan kepada Polres Kutim, untuk dapat segera menerima dan menindaklanjuti pengaduan kami ini,” kata Abdul Karim.

Kepada masyarakat, baik Lukas Himuq, Arianto, Abdul Karim, dan Albert selaku tim advokat Mahyunadi-Kinsu, meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu liar yang beredar di media sosial. Apalagi itu terkait tuduhan dugaan politik uang yang sengaja dihembuskan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

“Kalau memang masyarakat ingin meng-upload di media sosial, maka sebaiknya yang tidak membuat kegaduhan, yang tidak menimbulkan konflik dan perpecahan. Tentunya, kita semua ingin Pilkada Kutim berjalan dengan aman, damai, serta jujur, adil dan bersih,” tambah Lukas Himuq.

Kasat Reskrim Polres Kutim AKP Abdul Rauf yang dihubungi media ini, mengaku telah menerima laporan atau pengaduan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan tim advokat Mahyunadi-Kinsu. Laporan itu sedang dipelajari oleh pihaknya.

“Iya, laporannya baru masuk tadi. Nanti, kami akan segera jadwalkan untuk berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu, karena laporan itu berkaitan juga Pilkada Kutim,” kata AKP Rauf.

Kendati demikian, karena laporan itu masuknya di Reskrim Polres Kutim, maka sebagai langkah awal pihaknya akan meminta terlapor, dalam hal ini akun Facebook Bentho Kawanan Bentho. Setelah ada hasil itu situ, baru akan diputuskan dilanjutkan oleh Polres Kutim atau diarahkan ke Sentra Gakkumdu.

“Karena ini berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial, maka kami akan gunakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan pasal Pasal 27 ayat 3 atau Pasal 45 tentang tindak pidana,” pungkasnya. (*)

Penulis: Redaksi Akurasi.id
Editor: Dirhanuddin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait

Back to top button