Pertumbunuhan Ekonomi Kaltim Masuk 5 Besar Terendah di Indonesia, Dewan Kritik Kinerja Pemprov
Kaltim Masuk 5 Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Terendah di Indonesia, Dewan Kritik Kinerja Pemprov. Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir menyebutkan, Pemprov Kaltim hanya tahu menyajikan data yang mereka nilai bagus, sementara kebobrokan pembangunan tidak pernah dipaparkan.
Akurasi.id, Samarinda – Sikap Pemprov Kaltim yang tidak terbuka dengan data pembangunan menuai kritikan tajam dari legislatif. Terlebih, dari sejumlah laporan yang disajikan Pemprov Kaltim, hanya memuat hal-hal yang positif. Sementara berbagai ketimpangan pembangunan, terutama dari sisi ekonomi, nyaris tidak dipaparkan.
Kritikan itu salah satunya datang dari anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir. Politikus Partai PKB ini menyebutkan, sikap pemerintah yang demikian tidak fair dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Karena tidak pernah menyajikan informasi yang utuk kepada masyarakat.
Selain itu, perbandingan data pembangunannya setelah dengan provinsi lain yang berada di bawah Kaltim. “Padahal kita juga mau agar perekonomian Kaltim mampu bertahan di tengah pandemi seperti provinsi lainnya yang lebih survive,” kata dia belum lama ini.
Catatan itu diberikan Sutomo lantaran pemprov menyebut pertumbuhan ekonomi Kaltim masih lebih baik jika dibandingkan provinsi lain. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi Kaltim pada kuarter 1, Kaltim justru minus 2,85 persen. Bahkan masuk dalam 5 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah dari seluruh provinsi di Indonesia tahun 2020.
Namun, yang disampaikan Pemprov Kaltim hanya mengenai provinsi lain yang pertumbuhan ekonominya minus lebih jauh dibanding Kaltim. Jika dibandingkan Bali, Sutomo menilai, wajar jika provinsi itu merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah, karena produk domestik bruto (PDB) utamanya disumbang dari sektor swasta.
Seperti diketahui, sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi dan pemberlakukan pembatasan sosial. Sedangkan di Kaltim, PDB utamanya disumbang oleh sektor industri, galian tambang, dan konstruksi. Yang mana 8-10 persen pendapatan disumbang oleh sektor konstruksi, yang sangat disayangkan karena belum tergarap secara maksimal.
“Kenapa tidak kita akui saja secara fair, ini adalah kelemahan birokrasi kita. Lemahnya koordinasi antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota. Kelemahan komunikasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kita,” imbuh wakil rakyat asal Dapil Bontang, Kutim, dan Berau ini.
Dia menambahkan, salah satu penyebab terpuruknya ekonomi Kaltim, tidak lepas dari penyerapan anggaran yang sampai saat ini belum mencapai 20 persen. Begitu juga dengan masih tingginya Silpa setiap tahunnya. Kemudian, adanya hal-hal yang sedari awal telah disepakati bersama, namun memiliki output yang berbeda.
“Sampai saat ini, saya belum mendengar paparan alasan yang jelas kenapa harus ada Pergub Nomor 49/2020, yang membatasi bantuan keuangan Rp2,5 miliar. Yang notabenenya masih bisa berjalan tanpa adanya pergub itu. Ini adalah salah satu yang menghambat pembangunan di Kaltim. Satu-satunya di Indonesia ini,” tegas dia.
Untuk diketahui, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah 2020. Pertama, Bali -9,31 persen, Kepulauan Riau -3,8 persen, Banten -3,38 persen, Kalimantan Timur -2,85 persen, dan DI Yogyakarta -2,69 persen. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
