Kabar Politik

Dukung Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Bontang, Irfan Minta Sekolah Punya Tim Satgas

Loading

Dukung Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Bontang, Irfan Minta Sekolah Punya Tim Satgas
Sekretaris Komisi I DPRD Bontang, Muhammad Irfan. (Istimewa)

Dukung pembelajaran tatap muka terbatas di Bontang, Irfan minta sekolah punya Tim Satgas. PTM terbatas harus tetap mengedepankan prinsip hati-hati. Karena penting perlindungan kesehatan bagi peserta didik.

Akurasi.id, Bontang – Guna mendukung berlangsungnya pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Muhammad Irfan mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) dapat membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 tingkat sekolah.

Persiapan pelaksanaan PTM terbatas, sekolah mesti mempersiapkan diri untuk memenuhi daftar periksa sebagaimana yang tercantum dalam SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Dengan begitu, Irfan beranggapan, peran tim Satgas di setiap satuan pendidikan itu penting, lantaran untuk memperkuat pengawasan penerapan protokol kesehatan dan kebiasaan baru. Terlebih peserta didik di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih belum terlalu paham akan protokol kesehatan yang berlaku saat ini.

Jasa SMK3 dan ISO

“Penting adanya tim Satgas Covid-19 di tiap sekolah, apalagi kan anak murid masih banyak yang belum paham membedakan tindakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh,” kata Irfan saat dikonfirmasi, Rabu (1/9/2021).

Irfan membeberkan, pembelajaran tatap muka terbatas harus tetap mengedepankan prinsip hati-hati. Karena penting perlindungan kesehatan bagi peserta didik. Dengan adanya tim Satgas Covid-19 di masing-masing sekolah, tentu memiliki tugas untuk mengawal dan menjamin keamanan dan keselamatan warga sekolah dengan pengawasan protokol kesehatan yang ketat.

“Satuan tugas seperti ini akan memperkuat pengawasan protokol kesehatan untuk menghindari penularan Covid-19. Penerapan teknis pelaksanaan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan juga harus diperkuat. Guna memastikan adanya pengawasan protokol kesehatan ini, pemerintah mendorong agar terbentuk di satuan pendidikan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Politisi Partai Amanat Nasional itu menjelaskan bahwa perlunya kesiapan sarana dan prasarana sekolah sebelum dilalukan PTM secara terbatas, hal tersebut penting lantaran menunjang kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi.

“Menjaga kualitas pembelajaran anak merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga agar sekolah tidak menjadi kluster penyebaran yang baru,” kata Irfan.

Lanjutnya, terkait sistem pengawasan yang komprehensif dalam pembelajaran tatap muka bukan hanya tanggung jawab satuan pendidikan. Melainkan juga menjadi tanggung jawab orang tua dan Pemkot.

“Semua harus terlibat tanpa terkecuali, orang tua, pemerintah serta dinas terkait,” tegasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Terkait

Back to top button