Pembahasan Raperda Pajak Daerah Hampir Rampung, Dewan Gerak Cepat Selesaikan. Semangat membahas Raperda pajak daerah ini untuk memberikan kejelasan kepada para wajib pajak (WP) ataupun Bapenda selaku dinas terkait untuk mematuhi semua aturan yang telah ditentukan oleh daerah.
Akurasi.id, Bontang – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama beberapa dinas terkait melanjutkan pembahasan Raperda tentang pajak daerah yang terdiri dari 11 item.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Rustam menyebutkan sebelumnya pihaknya bersama dinas terkait sudah menyelesaikan pembahasan pajak hotel, restoran, dan hiburan. Sementara untuk saat ini akan membahas pajak reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, hingga air tanah.
“Kami sudah melewati beberapa item pajak, sisa 3 jenis lagi yang segera kami bahas. Setidaknya dalam waktu dekat ini kami akan usahakan kelar,” ucap Rustam saat ditemui media ini usai rapat kerja, Senin (26/7/2021).
Dia menjelaskan, semangat untuk membahas Raperda pajak daerah ini untuk memberikan kejelasan kepada para wajib pajak (WP) ataupun Bapenda selaku dinas terkait untuk mematuhi semua aturan yang telah ditentukan oleh daerah.
“Semua pajak yang terdaftar sudah ada turunannya dari pusat, kami hanya meneruskan saja. Adanya pembahasan Raperda ini hanya untuk menguatkan bahwa di Bontang sudah ditetapkan berbentuk Perda, diteruskan dengan peraturan Wali Kota dan Gubernur,” jelasnya.
Sementara untuk salah satu item yakni pajak mineral bukan logam dan batu itu masuk dalam rana pemerintah provinsi, lantaran di Kota Taman tidak memiliki tambang pasir, batu dan lain sebagainya yang dikelola dalam kota.
[irp]
“Bontang ini hanya punya tanah uruk, dengan demikian, Raperda ini memang dibuat di Kota Bontang namun dilindungi dan diperkuat oleh keputusan Gubernur,” jelasnya.
Lanjut untuk item yang dibahas kali ini yakni pajak reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batu, parkir, hingga air tanah.
Sementara untuk sisanya segera pihaknya bersama dinas terkait selesaikan yakni pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan terakhir bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
“Secepatnya akan kami selesaikan, karena di masa pandemi seperti ini, kami tidak ada kegiatan lain, sehingga ini akan kami percepat selesainya,” pungkasnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: redaksi
