Pelabuhan Loktuan Bontang Jadi Tempat Bongkar Muat Batu Bara Dianggap Hanya Akan Merugikan Masyarakat
Pelabuhan Loktuan Bontang jadi tempat bongkar muat batu bara dianggap hanya akan merugikan masyarakat. Baik Dishub, Pemkot Bontang, dan KSOP diminta untuk tidak gegabah atas rencana itu. Kepentingan masyarakat umum harus jadi pertimbangan utama.
Akurasi.id, Samarinda – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk membuka Pelabuhan Loktuan sebagai tempat bongkar muat batu bara turut direspons anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir. Terlebih dia merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bontang, Kutim, dan Berau.
Kepada awak media yang menanyainya lewat pesan WhatsApp, Sutomo Jabir menyampaikan sikap penolakannya atas rencana Pemkot Bontang tersebut. Dia menilai, memberikan izin Pelabuhan Loktuan untuk melayani bongkar muat batu bara sangat tidak tepat.
Ada sejumlah alasan yang membuat Sutomo Jabir tidak sepaham dengan rencana tersebut. Antara lain, pria yang akrab disapa SJ ini menganggap, keberadaan Pelabuhan Loktuan terbilang sangat dekat dengan wilayah perkotaan dan pemukiman warga.
Tidak hanya itu, keberadaan Pelabuhan Loktuan yang bersisian dengan pemukiman warga, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya, dengan membuka layanan bongkar muat batu bara, maka ditakutkan akan mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat umum.
“Saya tidak setuju kalau jalan umum dilintasi oleh kendaraan pengangkut batu bara, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan (baik itu kerusakan jalan hingga kecelakaan),” imbuh politikus Partai PKB ini, Jumat (5/3/2021).
Kekhawatiran lain dari anggota Komisi II DPRD Kaltim itu, yakni pembukaan layanan bongkar muat batu di Pelabuhan Loktuan akan dimanfaatkan secara tidak benar oleh para oknum tidak bertanggung jawab. Misalnya, adanya bongkar muat baru yang berasal dari aktivitas pertambangan ilegal.
“Yang jelas, pelabuhan itu tidak cocok dijadikan atau dibuka untuk melayani kegiatan bongkar muat batu bara. (Sebaiknya Pemkot Bontang dan pemerintah terkait mengkaji lagi itu secara matang, terutama dampaknya bagi masyarakat),” serunya.
Hal lain yang disoroti Sutomo Jabir, karena sudah ada aktivitas perusahaan di sekitar Pelabuhan Loktuan, dalam hal ini PT Pupuk Kaltim. Dia tidak ingin, dengan dibukanya pelayanan bongkar muat batu bara di pelabuhan itu, akan semakin banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
“Pemerintah harus mengkaji secara matang dampak negatifnya bagi masyarakat. Sekarang saja dengan adanya Pupuk Kaltim bongkar muat, udara sudah kurang sehat, apalagi kalau ditambah bongkar muat bat ubara di pelabuhan itu,” bebernya.
Dia menambahkan, seperti halnya Dinas Perhubungan (Dishub) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), tidak gegabah memutuskan rencana itu. Apalagi jika hanya bertujuan untuk mengejar kepentingan kelompok-kelompok tertentu, bukan karena asas manfaatnya bagi masyarakat.
“Saya berharap Dinas Perhubungan dan KSOP bisa mengkaji dan mendalami ini lagi. (Kita semua tidak ingin, karena rencana itu, justru kepentingan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat yang dikorbankan,” tukasnya. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Dirhanuddin
