Akurasi.id, Bontang – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyambut baik kedatangan Koordinator Wilayah 7 Bidang Koordinasi Supervisi dan Pecegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nana Mulyana dan Muri Nurhayati, Selasa (23/7/19).
Kedatangan perwakilan KPK ini bertujuan memonitor dan mengevaluasi progres pencapaian dan rencana aksi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi di Bontang.
Neni mengatakan, kedatangan KPK di Bontang memacu semangat setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berhati-hati dan prefesional dalam bekerja.
Kata dia, keberadaan KPK di Bontang sangat penting untuk mencegah dan memonitor rencana aksi yang dilakukan Pemkot Bontang melalui OPD.
“Atas nama Pemkot Bontang, apabila masih ada kelemahan di setiap OPD, [tolong] diberikan arahan terkait apa yang harus diperbaiki,” ungkapnya.
Mantan Ketua DPRD Bontang ini sangat bersyukur atas kerja sama antara KPK dan Badan Pertanahan Nasional bersama Pemkot Bontang. Dia menyebut, Pemkot Bontang sangat terbantu dalam mengumpulkan aset-aset tanah di Kota Taman.
Nana Mulyana mengatakan, upaya pencegahan dan koordinasi antara KPK dan pemerintah daerah tidak hanya dilakukan di Bontang. Tetapi di 34 provinsi dan 534 kabupaten/kota di Indonesia. Kata dia, fokus utama KPK di kota madya adalah memonitor dan mengevaluasi proses penganggaran.
“Kita ingin proses penganggaran dibuat satu sistem aplikasi. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis aplikasi dan web yang terintegrasi,” imbuhnya.
Penggunaan sistem ini bertujuan menghindari pelanggaran dalam penyusunan anggaran mulai dari perencanaan dan penganggaran.
“Selanjutnya ke pengadaan barang dan jasa. Di KPK, 78 persen kasus korupsi berawal dari pengadaan dan jasa. Untuk itu, KPK memperkuat proses pencegahannya,” terang dia.
Kegiatan monitoring ini dihadiri seluruh OPD di Bontang. Setiap OPD menyampaikan realisasi rencana aksinya. Sejak 2017, terdapat 25 program terkait penanggulangan korupsi yang disusun dan dilaksanakan Pemkot Bontang. (*)
Penulis: Hermawan
Editor: Ufqil Mubin
