INI HARGA KENDARAAN YANG DISITA KPK DARI WAMENAKER IMANUEL EBENEZER
Jakarta, Akurasi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat gebrakan. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung Rabu malam (20/8/2025), penyidik KPK mengamankan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, beserta sejumlah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan.
OTT ini dilakukan karena adanya dugaan pemerasan dan praktik suap dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kemnaker. Dari hasil operasi, KPK tidak hanya mengamankan uang tunai, namun juga menyita 22 kendaraan mewah yang diduga terkait hasil tindak pidana korupsi.
Deretan Mobil yang Disita dan Estimasi Harga
Hyundai Palisade 2024 = Rp950 juta – Rp1,25 miliar
Mitsubishi Pajero Sport 2024 = Rp700 jutaan
Toyota Corolla Cross HEV 2024 = Rp600 – Rp700 juta
BMW F30 (320i) 2012–2019 = Rp300 jutaan
Toyota Hilux 2024 = Rp600 – Rp650 juta
Mitsubishi Xpander Facelift (T-Shape Lamp) = Rp300 – Rp350 juta
Nissan GT-R 2025 = Rp4,7 – Rp5 miliar
Honda CR-V Turbo Gen 5 = Rp450 – Rp500 juta
Hyundai Stargazer Trend 2025 = Rp270 juta
Suzuki Jimny baru = Rp450 – Rp550 juta
Jeep Cherokee lawas (kolektor) = Rp150 – Rp400 juta
Deretan Motor yang Disita dan Estimasi Harga
Ducati X-Diavel (Hitam baru) = Rp878 juta
Ducati Streetfighter V4 (Merah baru) = Rp780 juta – Rp1,1 miliar
Ducati Scrambler 800 (Biru baru) = Rp420 jutaan
Ducati Hypermotard 2024 (Supermoto) = Rp516 – Rp713 juta
Ducati Multistrada V4 RS (Adventure) = Rp1,32 miliar
Vespa GTS 300 Super Tech (Abu baru) = Rp167 juta
Vespa Sprint 150 (Putih baru) = Rp57 – Rp63 juta
Total Nilai dan Estimasi Kerugian Negara
Jika dihitung dari harga pasar kendaraan di atas, total nilai aset yang disita KPK dari tangan Immanuel Ebenezer diperkirakan mencapai Rp20 miliar – Rp25 miliar.
Nilai fantastis ini diyakini berasal dari praktik pungutan liar terhadap perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi K3. Selain kendaraan, KPK juga tengah menelusuri aliran dana untuk memperkirakan total kerugian negara yang kemungkinan jauh lebih besar, mengingat kasus ini melibatkan banyak pihak swasta serta pejabat di internal Kemnaker.
Kasus ini menambah daftar panjang pejabat publik yang terjerat korupsi. Penyitaan kendaraan mewah dari Wamenaker menjadi bukti nyata bagaimana praktik lancung dalam birokrasi bisa merugikan negara hingga miliaran rupiah.(*)
Penulis: Tama
Editor: Willy
