Birokrasi

Dorong Pemerataan Infrastruktur di Bontang, Raking Ingatkan Pembangunan di Wilayah Pesisir

Loading

pembangunan pesisir
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking saat dikonfirmasi disela-sela musrenbang berlangsung. (Ismail/Akurasi.id)

Akurasi.id, Bontang – Pemerataan pembangunan di sejumlah wilayah, menjadi catatan penting yang diingatkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Raking pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bontang Selatan, Selasa (4/2/20) lalu.

baca juga: Abdul Haris Apresiasi Capaian Target Program Kotaku

Karenanya, politikus Partai Berkarya itu mewanti-wanti supaya pemerintah kelurahan dan pemerintah Kecamatan Bontang Selatan lebih selektif dalam menyampaikan usulan pembangunan. Selain itu, dia meminta agar usulan pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun program, tidak hanya terfokus di sisi kota, tetapi juga mesti menyentuh masyarakat pesisir di wilayah itu.

Jasa SMK3 dan ISO

Kepada awak media, Raking menyampaikan, setidaknya terdapat sebanyak 276 usulan yang masuk agenda musrenbang yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Selatan. Pertemuan itu diikuti langsung oleh enam delegasi dari enam kelurahan yang ada di wilayah tersebut.

“Pada dasarnya kami cukup menghargai setiap usulan pembangunan yang disampaikan parah lurah maupun camat. Tetapi kami tekankan agar program yang disampaikan itu harus yang benar-benar dibutuhkan atau prioritas,” kata Raking.

Sebagai wakil rakyat Kota Taman –sebutan  Bontang-, Raking cukup menyadari bahwa pembangunan di wilayah Bontang Selatan sudah cukup baik. Hampir semua infrastruktur jalan, fasilitas publik, serta sarana lainnya telah terbangun cukup baik di wilayah itu.

Atas pertimbangan itu, dia menekankan, supaya usulan yang pembangunan yang disampaikan agar menyasar juga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Hingga kini, menurut Raking, harus diakui jika pembangunan di wilayah pesisir masih membutuhkan banyak perhatian. Misalnya saja, bantuan program pembangunan berupa layanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bontang.

“Kalau bisa usulan tersebut lebih diutamakan ke masyarakat pesisir, karena masih banyak masyarakat pesisir yang perlu mendapatkan perhatian,” imbuhnya.

Untuk diketahui, musrenbang Kecamatan Bontang Selatan yang diikuti enam kelurahan di wilayah itu, tercatat ada sebanyak 276 usulan yang dihimpun sementara. Masing-masing 50 usulan dari Kelurahan Bontang Lestari, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Tanjung laut Indah, dan Kelurahan Satimpo.

Kemudian tambahan sebanyak 31 usulan pembangunan dari Kelurahan Tanjung Laut. Kemudian sebanyak 45 usulan berasal dari Kelurahan Berbas Pantai. Dari semua usulan itu, selanjutnya akan dipilih lagi mana saja program pembangunan yang bersifat skala prioritas, utamanya yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

Nantinya, usulan-usulan program pembangunan itu akan diseleksi lagi pada musrenbang tingkat Kota Bontang nantinya. Setelah itu baru diusulkan untuk mendapatkan anggaran pada rapat pembahasan yang dilakukan DPRD dan Pemkot Bontang. (*)

Penulis: Ismail
Editor: Dirhanuddin

Artikel Terkait

Back to top button