Dewan Kritisi Pemerintah, Pemprov Disebut Tak Lagi Dengar Masukan

Dewan kritisi pemerintah, Pemprov disebut tak lagi dengar masukan. Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafranuddin mengungkapkan, dalam 2 tahun terakhir fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD Kaltim tumpul.

Akurasi.id, Samarinda – Miskomunikasi hubungan eksekutif dan legislatif di Kaltim semakin mencuat. Terlihat dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD Kaltim kian terabaikan, tak lagi didengar.

Berdampak kepada penurunan realisasi anggaran tiap tahunnya, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Padahal, selain memiliki fungsi penganggaran dan pembuatan peraturan, dewan juga memiliki fungsi pengawasan, dapat pula diartikan sebagai pengingat untuk terus menggenjot kinerja pemerintah. Kini, Dewan Kritisi Pemerintah.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafranuddin mengungkapkan, dalam 2 tahun terakhir fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD Kaltim tumpul. Hal itu terlihat dari banyaknya masukan dan peringatan yang disuarakan oleh setiap anggota DPRD, nyaris tidak didengar. Misalnya dorongan DPRD kepada Gubernur Kaltim agar mengevaluasi kinerja kepala-kepala dinas, kantor maupun badan.

Bahkan, rekomendasi untuk mengganti para pimpinan itu pun sama sekali tidak mendapat respons. Padahal masukan itu disampaikan dikarenakan kinerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak maksimal dalam penyerapan anggaran. Bahkan, menyisakan sisa Anggaran (SiLPA) sebesar Rp2,9 triliun.

Wakil rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang kerap disapa Udin ini menegaskan, kondisi itu sedikit pun tidak ada yang berubah dan berlanjut di tahun 2021. Sebab, hingga pertengahan November 2021, masih ada kurang lebih anggaran Rp3 triliun yang harus diserap, namun semua pihak menyangsikan lantaran tenggat waktu yang terlalu pendek.

“Akal sehat kita pasti mengatakan sulit sehingga ancaman SiLPA 2021 akan sama seperti 2020. Secara pribadi dan sebagai anggota DPRD saya selalu mengingatkan Gubernur agar segera evaluasi dan rombak pimpinan-pimpinan OPD dan tempatkan orang-orang yang berkompeten, karena pola kerja pemerintah itu harus selaras dan seimbang,” tegasnya, dalam keterangan tertulis.

Keadaan serupa juga kerap disampaikan anggota dewan di Karang Paci lainnya, bahkan saat paripurna. Hal tersebut disuarakan lantaran Gubernur Kaltim yang tak kunjung menghadiri paripurna. Padahal, permasalahan-permasalahan di Benua Etam dewasa ini, sangat penting untuk disampaikan dan ditindaklanjuti langsung oleh eksekutif. Dari evaluasi pimpinan OPD hingga perihal tambang ilegal yang merusak lingkungan.

“Namun, fungsi kontrol/mengawasi tidak lagi dianggap dan direspons dengan langkah-langkah perbaikan oleh pemerintah. Menyebabkan dua tahun terakhir ini  fungsi pengawasan benar-benar tumpul,” pungkasnya. (*)

Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi