Sah Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Basri-Najirah Bidik 3 Program Besar di 100 Hari Kerja
Sah Jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Basri-Najirah Bidik 3 Program Besar di 100 Hari Kerja. Pada kesempatan itu, Basri-Najirah memastikan polemik izin Pelabuhan Loktuan sebagai tempat bongkar muat batu bara tidak akan dikeluarkan.
Akurasi.id, Samarinda – Usai resmi dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Bontang oleh Gubernur Kaltim Isran Noor pada Senin (26/4/2021). Basri Rase dan Najirah langsung mengencangkan ikat pinggang untuk mengebutkan program pembangunan.
Seperti pada umumnya pejabat lainnya di Kaltim maupun di Tanah Air, Basri-Najirah pun juga memang target program kerja besar pada 100 hari kerja mereka sebagai pemimpin kota yang dikenal dengan sebutan Kota Taman tersebut.
Dalam program 100 hari kerja itu, Basri Rase membeberkan kepada awak media, bahwa terdapat tiga program yang menjadi prioritasnya, yaitu pengendalian banjir, pariwisata, dan sentral UMKM.
“Mengenai masalah banjir, kami upayakan pengendaliannya. Kemudian untuk memastikan Bontang yang merupakan wilayah industri ramah inventasi,” ucap Basri Rase.
Selain itu, di masa 100 hari kerja, Basri dalam waktu dekat akan membuat surat keputusan wali kota, terkait kebijakan menggunakan batik lokal. “Seluruh PNS dan Non PNS maupun perusahaan wajib menggunakan batik lokal, khususnya di hari Kamis,” tegasnya.
Basri berharap kebijakannya itu dapat menjaga kearifan lokal Kota Bontang dan dapat meningkatkan sentral UMKM. Selain itu, mengenai pembangunan infrastruktur, dalam waktu dekat dirinya akan mengajukan proposal terkait bantuan keuangan.
“KIta sadar keuangan daerah untuk seluruh kegiatan insfaktruktur terbilang minim, dalam waktu dekat kami akan ajukan bantuan keuangan ke pemerintah provinsi maupun pusat,” bebernya.
Di masa awal jabatannya, Basri menepis isu perizinan Pelabuhan Loktuan yang akan digunakan sebagai tempat bongkar muat kapal batu bara. “Mengenai itu, saya jelaskan kemarin ada perusahaan yang mengajukan surat izjin pakai pelabuhan, namun saya katakan hal itu saya setujui jika sesuai aturan,” jelasnya.
“Ternyata berdasarkan surat pengajuan kami ke provensi, izin itu ditolak lantaran masalah AMDAL. Karena AMDAL itu bukan kewenangan kami, jadi jika provinsi tolak, pasti kami tidak berani ambil risiko,” tambahnya.
Selain itu, Wakil Wali Kota Bontang Najirah mengatakan, di masa 100 hari kerja mereka, ia akan fokus meningkatkan UMKM rumah tangga, guna menyejahterakan masyarakat khususnya kaum perempuan.
“Kota Bontang akan kami jadikan sentral UMKM guna meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para ibu-ibu (kita coba dorong agar industri rumah tangga lebih bergeliat lagi),” singkatnya. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Dirhanuddin
