Banyak Kepala OPD “Bolos” Paripurna, Nursalam: Bagaimana Bisa Menjalankan Perda dengan Baik?
Banyak Kepala OPD “Bolos” Paripurna, Nursalam: Bagaimana Bisa Menjalankan Perda dengan Baik? Ini disampaikan ketika Rapat Paripurna ke-6 masa sidang lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang.
Akurasi.id, Bontang – Pada pelaksanaan Rapat Paripurna ke-6 masa sidang lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang yang diselenggarakan di lantai 3 gedung sekretariat DPRD Bontang, Rabu (28/4/2021).
Di dalam rapat tersebut membahas 11 Raperda. Di antaranya enam Raperda yang berasal dari DPRD Bontang dan lima Raperda yang berasal dari Pemerintah Kota Bontang.
Adapun, 6 Raperda yang berasal dari DPRD Bontang, di antaranya, Raperda tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Selain itu, perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Rencana pembangunan industri, keolahragaan, penataan, dan pembangunan menara telekomunikasi. Kemudian penanggulangan banjir.
Sementara untuk 5 Raperda dari Pemkot Bontang, tentang cadangan pangan pemerintah daerah, pajak daerah, penyelenggara kearsipan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Serta pencabutan Perda nomor 3 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang.
Anggota Komisi ll DPRD Bontang, Nursalam mengeluhkan banyaknya kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang absen dalam rapat paripurna tersebut. Karena menurutnya rapat ini penting untuk membahas kemajuan kota Bontang.
“Bagaimana bisa menjalankan Perda dengan baik kalau Kepala OPD saja banyak yang tidak hadir. Agar tidak mubazir dalam membuat perda nantinya. Mungkin nanti pak Wali Kota bisa cek langsung daftar hadir yang ada saat ini,” keluh Nursalam dalam rapat.
Tak hanya itu, Nursalam juga menyayangkan tak hadirnya Kepala OPD digantikan oleh staf biasa. Menurutnya alangkah lebih baik jika pejabat struktural yang menghadiri.
“Saya tidak tahu persis apa alasan Kepala OPD berhalangan. Setidaknya jangan staf biasa yang hadir. Ya percuma juga rasanya kalau nanti mereka tidak tahu apa isinya,” imbuhnya.
Politisi partai Golkar itu meminta kepada Wali Kota Bontang, Basri Rase agar memperhatikan masalah tersebut karena rapat paripurna kali ini berkaitan dengan kepala OPD selaku pengguna anggaran.
“Mungkin hal ini jadi catatan kita semua terlebih untuk pak Wali Kota. Semoga kejadian ini tidak terulang kembali,” harapnya.
Diketahui yang menghadiri rapat kali ini yakni, Kepala OPD yang hadir terdiri dari Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kota (PUPRK).
Selain itu ada juga Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar), Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3).
Kemudian turut hadir Plt Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang). Selebihnya diwakili oleh perwakilan atau staf OPD Pemkot Bontang. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid
