Akurasi.id, Bontang – Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Makmur HAPK dan Anggota DPRD Komisi IV Abdul Kadir Tappa berkunjung ke Bontang, Selasa (29/10/19) kemarin.
Salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat berasal dari dosen salah satu perguruan tinggi swasta di Bontang. Keluhan tersebut merujuk pada Undang-Undang (UU) nomor 12 tahun 2012 pasal 48 (4) tentang pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar perguruan tinggi dan antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang penelitian.
Baca juga: Jalan Tol hingga Bandara Bakal Dievaluasi Komisi III DPRD Kaltim
Dosen tersebut membeberkan sudah beberapa bulan mengirimkan 15 surat memorandum of understanding (MoU) ke berbagai perusahaan-perusahaan di Bontang untuk mengajukan kerjasama melakukan penelitian di laboratorium. Bak cinta bertepuk sebelah tangan, kampus yang berdiri 19 tahun silam hingga saat ini tidak mendapatkan surat balasan.
Dia mengeluhkan kampusnya memiliki jurusan yang sangat membutuhkan laboratorium. Sedangkan saat ini pihaknya hanya memiliki laboratorium dengan kondisi apa adanya. Bahkan ketika ada penilaian akreditasi, kampus tertinggi di Bontang tersebut mendapat nilai kurang. Sehingga berdampak pada mahasiswanya.
“Imbasnya ketika mahasiswa meraih sarjana, mereka tidak bisa diterima menjadi pegawai negeri atau karyawan di perusahaan besar. Karena dilihat akreditasi kampusnya tidak sesuai,” imbuhnya, Selasa (29/10/19) kemarin.
Diapit dengan 2 perusahaan besar di Kota Taman –sebutan Bontang-, dosen yang merangkap ketua umum kampus itu berharap mahasiswanya bisa merasakan belajar di laboratorium perusahaan dengan fasilitas lengkap. Dia meminta pemerintah berperan menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan di Bontang agar tidak menutup diri.
“Anak-anak yang kuliah di sini kan anak Bontang.Tidak wajarkah jika mereka ingin merasakan praktik di perusahaan sebagai bagian dari masyarakat Bontang? Ini jeritan kami harap ditanggapi, jika tidak bisa memiliki laboratorium, maka boleh lah praktik di lab PT Pupuk Kaltim atau Badak LNG, dan perusahaan lainnya,” harapnya.
Keluhan tersebut langsung dijawab Abdul Kadir Tappa. Sesuai dengan bidangnya, politiisi Partai Golkar ini memberi tanggapan tegas. Dia meminta pihak kampus membuat proposal untuk mengajukan bantuan laboratorium. Nantinya proposal tersebut akan digodok di provinsi Kaltim.
Dia menyayangkan mengetahui perusahaan tidak ada yang merespon kerjasama kampus untuk menjadi mitra kerja. Dia berencana akan mencatat dan mengagendakan pertemuan ke seluruh perusahaan terkait.
“Kebetulan saya berada di bidang pendidikan di komisi IV. Maka akan kita agendakan dan panggil seluruh perusahaan yang pernah disurati dan tidak merespon untuk diberi arahan supaya bisa mereka wujudkan,”ucap Abdul Kadir Tappa. (*)
Editor: Suci Surya Dewi
