Akurasi.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait polemik penonaktifan mendadak peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) yang memicu keluhan luas di masyarakat.
Purbaya menegaskan, anggaran pemerintah untuk program PBI JKN tidak mengalami pengurangan, meskipun sebanyak 11 juta peserta dinonaktifkan secara serentak pada Februari 2026. Ia menilai persoalan utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada tata kelola, manajemen operasional, dan minimnya sosialisasi.
“Jangan sampai orang yang sakit, mau cuci darah, tiba-tiba dinyatakan tidak berhak. Itu kelihatan konyol. Padahal uang yang saya keluarkan sama. Pemerintah justru rugi dari sisi citra,” ujar Purbaya saat Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR RI di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Menurut Purbaya, penonaktifan peserta PBI JKN sejatinya dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran agar bantuan benar-benar diterima masyarakat miskin dan rentan. Namun, proses pemutakhiran data tersebut dinilai tidak dikelola dengan baik karena dilakukan secara besar-besaran tanpa pemberitahuan yang memadai.
Ia mengungkapkan, pemerintah tetap mengalokasikan kuota nasional PBI JKN sebanyak 96,8 juta peserta, tanpa pengurangan anggaran. Oleh karena itu, penonaktifan 11 juta peserta secara mendadak justru menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Kalau uang yang saya keluarkan jadi lebih kecil, ribut sedikit enggak apa-apa. Tapi ini uangnya sama, ributnya besar. Saya rugi banyak,” tegasnya.
Purbaya mengusulkan agar penonaktifan status PBI JKN tidak langsung berlaku, melainkan disertai masa transisi selama 2–3 bulan. Dalam periode tersebut, masyarakat yang dikeluarkan dari daftar PBI perlu mendapatkan sosialisasi dan kesempatan menyampaikan sanggahan apabila masih merasa layak sebagai penerima bantuan.
Ia juga menyoroti pola penghapusan peserta sebelumnya yang dilakukan bertahap mulai dari 7 juta orang, kemudian 1 juta orang per bulan sehingga tidak menimbulkan kejutan. Berbeda dengan Februari 2026, ketika 11 juta peserta dinonaktifkan sekaligus.
“Kalau angkanya drastis seperti ini, harus di-smoothing, di-average tiga sampai lima bulan. Jangan bikin kejutan yang akhirnya bikin gaduh,” kata Purbaya.
Menkeu menekankan, kejadian ini menjadi pelajaran penting agar ke depan pemutakhiran data PBI JKN dilakukan secara lebih terukur, berkeadilan, dan berorientasi pada kemudahan akses layanan kesehatan, sekaligus menjaga keberlanjutan program JKN nasional.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
