Akurasi.id – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Indonesia hingga kini belum membayar iuran keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Iuran sebesar USD 1 miliar tersebut, kata Teddy, tidak bersifat wajib dan diperuntukkan bagi rekonstruksi Gaza.
“Saat ini, Indonesia belum membayar,” ujar Teddy dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).
Teddy menjelaskan, skema keanggotaan Dewan Perdamaian memberikan pilihan kepada setiap negara anggota. Negara yang membayar iuran akan berstatus sebagai anggota tetap, sementara negara yang tidak membayar tetap dapat menjadi anggota dengan masa keanggotaan selama tiga tahun.
“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar, maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama tiga tahun,” jelasnya.
Lebih lanjut, Teddy menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam forum internasional tersebut tidak bersifat permanen. Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri dari keanggotaan kapan saja sesuai dengan kepentingan nasional.
“Keanggotaan bersifat tidak tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,” kata Teddy.
Saat ini, Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian bersama tujuh negara besar dengan mayoritas penduduk Muslim, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Pakistan.
Menurut Teddy, partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam upaya mengurangi peperangan di Palestina, khususnya di Gaza. Keikutsertaan ini dinilai lebih dari sekadar kehadiran dalam forum diplomatik.
“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” ujarnya.
Terkait iuran sebesar USD 1 miliar, Teddy kembali menegaskan bahwa dana tersebut difokuskan untuk kebutuhan rekonstruksi Gaza pascakonflik dan tidak menjadi kewajiban mutlak bagi setiap anggota. Hingga kini, Indonesia masih berada pada tahap partisipasi tanpa pembayaran iuran.
Dalam kesempatan yang sama, Teddy juga menyoroti arah diplomasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai selalu mengedepankan capaian konkret bagi kepentingan bangsa. Hal tersebut tercermin dari berbagai pencapaian strategis Indonesia dalam satu tahun terakhir.
Beberapa di antaranya adalah bergabungnya Indonesia dengan BRICS, yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia seperti Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India. Selain itu, Indonesia juga berhasil mendapatkan penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa serta kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.
Tak hanya itu, Indonesia juga turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Menurut Teddy, pascapenandatanganan perjanjian tersebut, jumlah konflik dan korban di wilayah konflik dilaporkan mengalami penurunan signifikan.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
