Akurasi.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten resmi menjalin kerja sama pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja sepanjang sekitar 30 kilometer. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang melibatkan PT MRT Jakarta bersama delapan pengembang swasta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni. Proyek MRT Kembangan–Balaraja dirancang sebagai penghubung kawasan hunian, kawasan industri, serta pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kerja sama lintas wilayah ini sebagai langkah bersejarah dalam pengembangan transportasi massal terintegrasi di kawasan aglomerasi Jabodetabek.
“Hari ini kita mencatat sejarah penting kerja sama antara Pemerintah Banten dan Pemerintah Jakarta untuk pengembangan MRT. Kita melakukan penandatanganan nota kesepakatan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2, yaitu trase Kembangan–Balaraja, antara PT MRT dengan pengembang yang ada di sekitar lokasi trayek,” ujar Pramono.
Menurut Pramono, proyek ini akan memberikan manfaat luas bagi kedua daerah, terutama dalam memperluas jangkauan layanan transportasi massal dan mewujudkan sistem transportasi terintegrasi Jakarta dan sekitarnya.
“Saya membayangkan ketika MRT Utara–Selatan sudah sampai Kota Tua dan Barat–Timur tersambung hingga Balaraja, maka sistem transportasi Jakarta dan aglomerasi akan benar-benar terwujud,” katanya.
Senada dengan itu, Gubernur Banten Andra Soni menilai pembangunan MRT Kembangan–Balaraja merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Banten meyakini bahwa pembangunan transportasi massal yang terintegrasi adalah fondasi bagi peningkatan daya saing wilayah dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Andra.
Ia juga berharap proyek ini dapat menjadi solusi atas persoalan kemacetan yang selama ini membebani ruas jalan di Jakarta dan Banten.
“Mudah-mudahan jika rencana ini terlaksana, dapat mengurangi beban jalan di Jakarta dan Banten,” ujarnya.
Pramono Anung menargetkan pembangunan fisik MRT Kembangan–Balaraja dapat dimulai dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan, dengan mengadopsi pengalaman pembangunan MRT Utara–Selatan, termasuk kerja sama dengan institusi internasional dan Kementerian Keuangan.
“Kami berharap 1–2 tahun ke depan pembangunan sudah bisa dimulai. Ini akan sangat baik bagi Jakarta, Banten, dan transportasi di Indonesia,” kata Pramono.
Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat menjelaskan bahwa keterlibatan MRT Jakarta dalam proyek Lintas Timur–Barat Fase 2 merupakan bagian dari mandat pemerintah, khususnya dalam pengembangan kawasan berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD).
“Kami memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan pengembangan kawasan transit dengan radius 700 meter dari stasiun,” ujar Tuhiyat.
Ia menambahkan, MRT Lintas Timur–Barat memiliki nilai strategis karena menghubungkan kawasan hunian hingga kawasan industri di Jakarta dan Banten. MRT Jakarta juga mengambil inisiatif untuk mendorong konektivitas dan efisiensi anggaran proyek melalui kerja sama studi dengan para pengembang, khususnya di wilayah Banten.
“Studi ini diharapkan dapat membantu Kementerian Perhubungan dalam perencanaan kelembagaan dan keuangan proyek MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 dari Kembangan menuju Balaraja,” pungkasnya.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
