Akurasi.id, Samarinda – Rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang diajukan pemerintah mendapatkan ragam penolakan. Apalagi RUU HIP diajukan dan dibahas di tengah masa pandemi Covid-19 sekarang ini.
baca juga: Irwan Fecho Minta Menteri Basuki Segera Evaluasi Tarif Tol Balsam
Besarnya gelombang penolakan atas RUU HIP dari berbagai pihak mau tidak mau memaksa pemerintah harus menunda pembahasannya. Ketimbang membahas itu, maka jauh lebih elok Presiden Jokowi membicarakan bagaimana menuntaskan Covid-19 dan reshuffle kabinet sebagai evaluasi atas kinerja para menteri yang terkesan biasa-biasa saja.
Terkait itu, Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan pun angkat bicara. Ia pun lebih sreg berbicara soal reshuffle kabinet yang disampaikan Presiden Jokowi, akibat kerja biasa-biasa saja menteri kabinet dalam mengatasi pandemi Covid-19.
“Reshuffle lebih menarik daripada HIP, ini menandakan persoalan dampak Pandemi lebih utama ketimbang, masalah RUU HIP,” tegas politisi muda akrab disapa Irwan Fecho ini, dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/6/20).
Irwan pun menyoroti ancaman reshuffle Presiden Jokowi kepada kabinetnya. Kata Irwan, sikap Presiden itu menyiratkan adanya situasi pemerintah kekinian sedang menghadapi banyak persoalan, terutama wabah virus corona atau Covid-19 yang menghantam sektor kesehatan maupun perekonomian.
Sementara itu, Irwan mengatakan karena penanganan dampak pandemi Covid-19 lebih penting, seyogianya pembahasan RUU HIP ini dihentikan DPR, bukan ditunda dengan dalih mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Jadi harus dihentikan. Bukan ditunda,” ujar Irwan.
Sebab, sambung Irwan, persoalan dampak pandemi merupakan masalah fundamental yang jelas-jelas bisa membuat bahaya kondisi bangsa Indonesia saat ini, di antaranya masalah ekonomi bangsa yang terancam rontok akibat pandemi Covid-19.
“Harusnya pemerintah dan semua elemen warga bangsa terfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19,” demikian Irwan. (*)
Penulis/Editor: Dirhanuddin
