Akurasi.id, Bontang – Sejak mewabahnya pandemi Covid-19, hampir seluruh aktivitas dilakukan secara daring. Mulai dari pekerjaan kantor hingga pembelajaran di sekolah.
Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, DPK Bontang Disinfeksi Gedung Perpustakaan
Oleh sebab itu, Komisi I DPRD Bontang melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang membahas sistem pembelajaran daring, Senin (27/7/20) lalu.
Kepala DPK Retno Febriaryanti menyampaikan pada 2021 nanti pihaknya akan menerapkan program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di mana pihaknya akan mendatangi para pemustaka (pembaca, Red.) yakni dalam bentuk daring atau online, seperti Electronik Bontang (E-Bontang) misalnya.
Pihaknya berharap perpustakaan menjadi pusat kreatifitas anak-anak seperti bakat seni dan literasi. Karena literasi tidak hanya berpusat pada membaca namun bagaimana anak tersebut bisa membaca, menghitung, dan menyelesaikan permasalahannya yang ada dalam kehidupan, khususnya para remaja.
Dirinya bersyukur bak gayung bersambut, pada anggota DPRD Bontang menyambut baik program yang dia sampaikan. Bahkan para anggota DPRD Bontang siap mendukung dari sisi anggaran.
“Alhamdululillah, rekan-rekan di DPRD mendukung. Karena dari sisi anggaran kami masih relatif belum mencapai,” tuturnya.
Menurutnya, jika merujuk pada UU nomor 43 tahun 2017 tentang Perpustakaan pada pasal 40 disebutkan dana perpustakaan bisa diambil dari APBD sebagian dari dana Pendidikan. Kata dia, dana pendidikan cukup besar sekira 20 persen.
“Mungkin sebagian bisa kita manfaatkan untuk kegiatan di bidang perpustakaan,” tuturnya.
Tahun ini, kata Retno, banyak kegiatan yang dirasionalisasikan karena pandemi Covid-19. Dari Rp4 miliar kini hanya tersisa Rp1,4 miliar. Walaupun dengan minimnya anggaran itu, pihaknya mencoba berinovasi dengan anggaran yang ada. Serta memanfaatkan tenaga lokal untuk memberikan pencerahan dan ilmu kepada masyarakat Bontang.
“Salah satunya bagaimana cara menulis yang baik dan benar,” lanjutnya.
Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris mengatakan jika raker kali ini pihaknya ingin mengetahui sejauh mana peran DPK soal pembelajaran jarak jauh.
“Alhamdulillah mereka siap, walaupun dengan keterbatasan anggaran. Jadi bagi yang tidak memiliki fasilitas internet nantinya bisa belajar di perpustakaan karena nantinya di sana akan di pasang wifi gratis,” ujarnya usai memimpin rapat.
Pihak DPRD Bontang juga menyatakan siap membantu dan mendukung segala program DPK pada tahun mendatang dalam rangka percepatan Bontang Smart City.
“Intinya dengan catatan program yang mereka ajukan jelas dan masuk dalam skala prioritas,” beber Haris.
Adapun yang menjadi kendala dari pihak DPK masih banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih belum menyediakan sistem kearsipan. Khusus bidang kearsipan, kata Haris, ketika ingin mengadakan program pendampingan tentu membutuhkan anggaran besar.
“Namun kendalanya anggaran yang mereka miliki hanya sebesar Rp100 juta. Insya Allah kami siap mendukung nantinya,” pungkasnya. (*)
Penulis: Jisa
Editor: Suci Surya Dewi
