Sekolah tatap muka belum diizinkan, PGRI Kaltim: harus ada evaluasi. Keputusan itu pun juga perlu dirembuk bersama Disdik Kaltim. Pasalnya orang tua dan siswa berharap aktivitas belajar di sekolah normal kembali.
Akurasi.id, Samarinda – Rencana sekolah tatap muka (STM) yang akan dimulai Juli 2021 ini belum mendapat lampu hijau dari Pemprov Kaltim. Masih fluktuatifnya angka pasien Covid-19 menjadi salah satu pertimbangan.
Selama kasus pasien positif virus tersebut masih tinggi, pemerintah pun tidak mau mengambil risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan orang banyak.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim Musyahrim menyatakan sebelum keputusan diambil Pemprov kaltim harus mendapat masukan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim. Sebab, pemerintah harus melihat secara keseluruhan peta kasus penyerabaran virus covid-19 di setiap kabupaten maupun kota.
“Kewenangannya ada di Disdik Kaltim untuk menyampaikan hal-hal teknis mengenai sekolah tatap muka. Selain melihat peta penyebaran virus Covid-19, pihak sekolah bersama orang tua siswa dapat mendiskusikan sistem STM. Nah, hasilnya ditampung disdik untuk kemudian disampaikan ke Pemprov Kaltim,” kata Musyahrim saat dikonfirmasi melalui telepon, pada Kamis (3/6/2021) sore.
Kemudian, Musyahrim memberikan saran mengenai teknis STM. Setelah data terkumpul, maka akan terlihat jelas kawasan-kawasan yang merupakan zona rawan dengan zona aman. Penerapan kebijakan di masing-masing zona dapat diterapkan secara berbeda.
“Misal, perizinan sekolah tatap muka di zona hijau dan penggunaan protokol kesehatan ketat di sekolah yang berada di zona kuning. Penerapan kebijakan berbeda di sekolah yang berada di zona merah. Begitupun dengan pembentukan tim siaga Covid-19 di tiap sekolah,” jelas dia.
[irp]
Selain itu, lanjut dia, jumlah siswa yang belajar di dalam kelas pun dapat disesuaikan dengan standar kesehatan selama pandemi. Mulai dari menggunakan protokol kesehatan sampai pengurangan jumlah siswa di dalam kelas.
“Misal, dapat diterapkan jam kelas yang berbeda. Dari 40 siswa dalam satu kelas dapat dibagi jadi 3 rombongan. Belajar satu mata pelajaran selama 2 jam kemudian langsung pulang, tidak ada jam istirahat. Begitupun hari selanjutnya,” terangnya.
Musyahrim menyayangkan, apabila kebijakan pemberian izin diambil sebelum adanya evaluasi secara menyeluruh. Pasalnya, orang tua murid bahkan anak-anak sudah lama menginginkan belajar bersama guru di kelas seperti sebelum pandemi.
Seperti Kota Samarinda yang telah memberlakukan sekolah tatap muka secara bertahap. Musyahrim sepakat apabila hal tersebut dapat dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lain.
“Karena yang diperlukan siswa-siswa saat ini adalah belajar tatap muka dengan guru walau intensitasnya tidak sama lagi,” tutupnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Suci Surya Dewi
