Akurasi.id – PDIP Jawa Barat menuding bahwa ‘Mulyono dan gengnya’ merupakan dalang di balik batalnya mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk maju di Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar). Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, yang merupakan relawan Presiden Jokowi, menolak keras tudingan tersebut dan menyebut tuduhan itu tidak memiliki bukti yang jelas.
Silfester Matutina menegaskan, “Logikanya, Pak Jokowi itu bukan ketua umum dan pemilik PDIP. Kita semua tahu bahwa di PDIP yang berhak menentukan calon presiden (capres), calon gubernur (cagub), calon bupati (cabup), dan calon wali kota (cawali) hanya satu orang, yaitu ketua umum dan pemilik PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri.”
Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap pernyataan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, yang menuding ‘Mulyono dan geng’ sebagai penyebab batalnya Anies diusung oleh PDIP dalam Pilgub Jabar. Ono Surono menyebutkan, “Kita menghadapi tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies didukung PDIP. Ya, Mulyono dan geng. Ya, tulis aja Mulyono.”
Silfester juga menyinggung pernyataan juru bicara Anies, Sahrin Hamid, yang menyatakan bahwa pertimbangan Anies untuk tidak maju di Pilgub Jabar didasari oleh kurangnya aspirasi dari partai politik serta keinginan masyarakat Jawa Barat. “Jadi, sebenarnya yang mempermainkan Anies Baswedan itu PDIP. Awalnya mau diusung di DKI Jakarta, tapi kemudian tidak jadi, dan sekarang di Jawa Barat pun batal,” tegas Silfester.
Lebih lanjut, Silfester mengkritik pernyataan Ono Surono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang seolah-olah menuduh Jokowi turut campur dalam menjegal Anies. “Pernyataan Ono Surono dan Hasto yang secara tidak langsung menuduh Pak Jokowi cawe-cawe menjegal Anies ini tidak ada buktinya, hanya bohong saja,” ujarnya.
Sementara itu, nama ‘Mulyono’ kini tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak yang mengaitkan nama tersebut dengan Presiden Jokowi, meski hingga kini tidak ada bukti konkret yang mendukung tuduhan tersebut.
Situasi ini menunjukkan bahwa dinamika politik di Indonesia masih diwarnai oleh berbagai tuduhan tanpa dasar yang jelas, yang bisa memperkeruh suasana dan menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat.(*)
Penulis: Nicky
Editor: Willy
