Akurasi.id, Bontang – Produksi sumber air bawah tanah saat ini tengah mengalami penurunan cukup signifikan. Oleh sebab itu, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Ruang Rapat DPRD Bontang, Selasa (23/6/20).
baca juga: Soal Lahan Pemakaman Muslim di Bontang Barat, DPRD Bontang Desak Perhatian Pemerintah
Dalam rapat yang membahas sumber air permukaan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Bontang ini dihadiri Perumda Air Tirta Taman dan instansi terkait.
Wakil Ketua Komisi III Abdul Malik mengatakan saat ini kebutuhan air bersih sangat mendasar dan mendesak. Sumber utama air bersih di Bontang berasal dari bawah tanah. Sedangkan air di permukaan belum terolah maupun tersentuh.
“Oleh itu saat ini kami mencoba berupaya untuk bisa mengolah air permukaan, bisa dikatakan cukup luar biasa yang saat itu disampaikan menjadi bagian dari bantuan dari provinsi. Yakni waduk yang berada di Marangkayu. Namun hingga saat ini realisasinya belum terwujud dan disebut juga danau yang berada di Suka Rahmat sampai saat ini progresnya tidak diketahui seperti apa,” sebutnya.
Menurutnya, tentunya hal ini sangat perlu dipikirkan apalagi saat ini Water Treatment Plant (WTP) yang berada di Kanaan tengah mengalami pembersihan. Ditambah kapasitas air bawah tanah saat ini tengah mengalami penurunan kapasitas yang cukup drastis yang awalnya mampu memproduksi 40 liter per detik. Untuk air permukaan sendiri ada sebanyak 21 lubang tambang (void) namun tidak semuanya dapat untuk pungkasnya.
“Saat ini kapasitas air bawah tanah hanya mampu mengalirkan sekitar 25 liter per detik dan itu pun bercampur sedikit lumpur. Jadi untuk air permukaan sangat perlu untuk dipikirkan bagaimana cara mengolahnya karena lebih cepat. Dari 21 void hanya ada 2-3 void yang saat ini bisa untuk digunakan dan mengingat jaraknya juga lebih dekat jika ke Bontang hanya 40 kilometer,” ungkapnya.
Abdul Malik menuturkan pihaknya akan kembali mengadakan rapat selanjutnya Juli nanti untuk membahas masalah tersebut. Jika diperlukan, kata dia, DPRD Bontang akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawal jika tidak ada tim yang dibentuk dari pemerintah.
Dijelaskan Abdul Malik, bekas galian tambang batu bara secara regulasi tentunya memungkinkan adanya air permukaan. Dia menyatakan perlu adanya komunikasi pihak perusahaan dengan pemerintah sekitar. Baik itu Pemkot Bontang maupun Pemkab Kutai Timur dan Kukar untuk pemanfaatan air permukaan.
“Dari informasi, secara persentase pihak perusahan kepada pemerintah terkait maupun kepada kementerian, potensi pemenuhan kebutuhan yang bersumber dari air permukaan sangat memungkinkan karena untuk Bontang sendiri kebutuhan air bersih dalam per tahun mencapai hingga 1 juta kubik lebih per tahunnya. Sedangkan dalam danau tersebut ada sekitar 10 juta kubik debit air yang dimiliki,” bebernya.
Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Bontang berharap agar program tersebut bisa terwujud dalam jangka waktu dekat ini. Mengingat potensi kedepannya bisa sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan air bersih kepada masyarakat.
Menurutnya dengan debit air permukaan sebanyak 10 kubik sangat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Bontang untuk kedepannya.
“Untuk saat ini kebutuhan air bersih masyarakat Bontang pertahunnya sekitar 1,5 juta per kubik,” katanya.
Jika hanya mengandalkan sumber air bawah tanah, kata Suramin, dikhawatirkan nantinya tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di mana setiap tahunnya produksi dari air bawah tanah terus mengalami penurunan sedangkan pertumbuhan penduduk Bontang terus bertambah.
“Untuk sumber air permukaan ini kami sangat optimis untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Bontang kedepannya. Tinggal kami berkoordinasi dengan dinas terkait secara teknisnya seperti apa untuk bisa melakukan percepatannya. Luasan lahan dari void yang dapat digunakan ada sekitar 54 hektar dengan daya tampung air kurang lebih 10 juta kubik,” pungkasnya. (*)
Penulis: Jisa
Editor: Suci Surya Dewi
