DRPD Kaltim akan inisiasi Pansus Evaluasi dan Pemanfaataan Lubang Tambang. Sebab jumlah bekas galian tambang yang cukup banyak, diharapkan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.
Akurasi.id, Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan menginisiasi Panitia Khusus (Pansus) Evaluasi Pertambangan. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sarkowy V Zahry.
“Jadi diskusi teman-teman di Komisi III itu, pengurusan izin pertambangan kan sudah berpindah ke pemerintah pusat, sehingga DPRD Kaltim menilai perlu ada masukan-masukan terkait evaluasi pertambangan itu,” ucap Sarkowy panggilan akrabnya, belum lama ini.
[irp]
Dasar dari pertimbangan dibentuknya pansus salah satunya sebut Sarkowy, adalah Undang-Undang (UU) 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009. UU yang disahkan pada Selasa 12 Mei 2020. UU itu disinyalir mengubah kepengurusan izin tambang yang kini melalui proses lelang di pusat.
Sarkowy membeberkan bahwa daerah perlu memberikan evaluasi sebelum peraturan ramai-ramai di implementasikan. Sebab, kontribusi pendapatan dari Kaltim kian besar terhadap pemerintah pusat.
Politisi Golkar tersebut membeberkan bahwa Karang Paci (sebutan DPRD Provinsi) juga hendak menginisiasi Perda Pemanfaatan Lubang Tambang. Jumlah bekas galian lubang tambang yang banyak di Kaltim membuat legislator karang paci ingin hal tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat.
“Kita harapkan ada tripartit antara aspirasi masyarakat, maunya pemerintah dan maunya perusahaan jadi dari 3 pihak. Kan banyak nih lubang tambang yang ada. Ada sekitar 632 yang menganga dari versi dinas. Kalau dari versi LSM kan ribuan, nah itu mau diapakan? Jadi kedepan kita mau menggagas perda ini agar lubang tambang itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” pungkas Ketua Fraksi Golkar itu. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Suci Surya Dewi
