Pertajam Kajian dan Meteri Perda, Pansus Raperda Ketahanan Belajar ke Jabar dan NTB. DPRD Kaltim menilai raperda ini cukup penting untuk menekan berbagai persoalan yang muncul dalam keluarga. Seperti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Akurasi.id, Samarinda – Panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketahanan Keluarga DPRD Kaltim kini tengah mempersiapkan produk hukum baru. Tak alang-alang, penggodokan raperda tersebut digarap hingga ke Provinsi Jawa Barat (Jabar). Langkah itu diambil pansus dengan tujuan untuk memperdalam kajian dan materi atas raperda yang digodok.
Ketua Pansus Ketahanan Keluarga, Ely Hartaty Rasyid mengatakan, Jawa Barat adalah provinsi penggagas Peraturan Daerah (Perda) Ketahanan Keluarga. Sehingga, anggota pansus pun berinisiatif mempelajari secara langsung bagaimana perda itu digodok serta pelaksanaan aplikasinya di masyarakat.
“Kunjungan kerja kami berfokus di daerah-daerah yang telah memiliki Perda Ketahanan Keluarga seperti Jawa Barat. Karena Jawa Barat itu inisiator perda tersebut. Pelaksanaannya pun sudah luar biasa, bahkan peraturannya sudah ke pembuatan juknis-juknis,” jelasnya Ely saat dijumpai di DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.
Selain Jawa Barat, upaya study banding yang dilakukan Pansus Raperda Ketahanan Keluarga, yakni ke Provinsi Nusa Tengara Barat (NTB). Pasalnya, di NTB, pelaksanaan perda bisa dibilang cukup bagus. Karena, di tengah keterbatasan anggaran, mereka tetap dapat mengaplikasinya.
“Termasuk di Nusa Tenggara Barat. Mereka di sana dapat melaksanakan perda ini walau dengan anggaran yang sedikit. Bahkan ada 3 desa yang menjadi contoh (atas pelaksanaan Perda Ketahanan Keluarga),” paparnya.
Politisi Fraksi Partai PDIP ini menilai, bahwa penggodokan raperda ini penting. Sebab, Perda Ketahanan Keluarga dapat bermanfaat bagi ketahanan negara. Terlebih di tengah berbagai persoalan kekerasan perempuan dan anak yang masih cukup tinggi di Kaltim.
[irp]
”Perda itu meliputi semua, menyangkut hal-hal yang paling kecil sampai kepada keluarga. Namun juga bermanfaat kepada pertahanan negara,” terangnya.
Ely mengakui, di beberapa daerah Perda Ketahanan Keluarga mendapat penolakan. Namun mengantisipasi hal tersebut, pihaknya pun tidak akan menyentil isu-isu yang bersifat privat. Untuk, pihaknya menyiapkan raperda tersebut sematang mungkin.
“Kami akan lebih mengatur ketahanan ekonomi, perlindungan, ketahanan terhadap radikalisme, dan masalah komunikasi. Kan banyak masalah yang muncul akibat gadget. Kemudian masalah kesehatan, perlindungan anak, pernikahan dini, masalah pembuatan akte kelahiran, dan status perkawinan. Mungkin yang seperti itu saja,” terangnya.
Kendati demikian, dalam prosesnya, wanita berkerudung ini tidak menyangkal, bahwa ada beberapa kendala. Mengenai draf akademik yang masih perlu pengayaan. Sehingga, pihaknya meminta perpanjangan masa kerja selama 3 bulan. Ia pun optimis raperda ini akan selesai digodok sesuai jangka waktu yang diberikan.
[irp]
“Minta perpanjangan untuk memperkaya materi. Karena harus menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kultur di daerah kita. Aspek-aspeknya kan banyak yang harus diadopsi. Mudahan 3 bulan selesai. Untuk itu kami akan kerja keras,” tutupnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
