Akurasi.id, Samarinda – Peran aktif dari aparatur sipil negara (ASN) dinilai menjadi kunci sukses dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berkualitas, dan transparan. Sebab, pelaksanaan terhadap tata kelola pemerintah berada di tangan para abdi negera.
Menyikapi itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menyampaikan, setiap apartur sipil negara wajib mengetahui kedudukannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga setiap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang mereka jalankan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.
Baca Juga: Sikapi Kekosongan Sekprov Kaltim, Makmur Memilih Berkonsultasi dengan Kemendagri
Selain itu, Makmur meminta, agar para ASN tidak perlu takut dalam mengambil kebijakan sepanjang itu memang sesuai aturan. Begitu juga ketika ada hak yang dimiliki apartur sipil negara yang dilanggar kepala daerah, maka harus berani mempertanyakannya.
Karena hak dan kewajiban yang dimiliki setiap ASN sudah diatur dalam undang-undang. Di sisi lain, ketika ada pelanggaran dan sebagainya, maka ASN dapat mengadukannya kepada Komisi apartur sipil negara yang berada langsung di bawah presiden.
“Selain Komisi ASN, ada juga Bapek (Badan Pertimbangan Kepegawaian). Kalau ASN merasa ada hak dan kewajibannya yang tidak dipenuhi kepala daerah atau pejabat di atasnya, maka bisa membawa persoalan itu kepada kedua instansi tersebut,” jelasnya.
Makmur bercerita, ketika dia menjabat bupati Berau selama dua periode lamanya, dirinya pernah mengeluarkan sebuah kebijakan yang ternyata secara aturan kepegawaian salah. Kemudian kebijakan itu dibawa ke Komisi apartur sipil negara dan Bapek. Dari hasil kajian kedua lembaga itu, kebijakan yang dia ambil ternyata dinyatakan salah.
“Karena saat itu saya salah, maka saya harus mengikuti apa yang menjadi perintah Komisi apartur sipil negara atau Bapek. Seorang PNS atau ASN jangan ragu untuk memperjuangkan dirinya,” tutur dia.
Dia menambahkan, Komisi ASN atau Bapek menjadi wadah paling tepat bagi setiap ASN untuk menyampaikan sengketa atau ketidakpuasannya terhadap kebijakan yang diberikan pemerintah atau pejabat terkait. Karena di situ mengatur masalah kepangkatan dan juga jabatan.
“Kalau memang ada sengketa atau ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diberikan pemerintah atau pejabat apapun, silakan ke Bapek. Bahkan kalau ada PNS yang merasa dirugikan, silakan ke Komisi apartur sipil negara ,” serunya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
