Pemerintah pusat diminta tidak abaikan pembangunan daerah dalam penyusunan RUU IKN. Menurut Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, dengan telah diserahkannya supres itu ke DPR RI, maka penyusunan RUU IKN wajib dikawal bersama.
Akurasi.id, Samarinda – Penyerahan Surat Presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN ke DPR RI mendapat tanggapan positif dari Pemprov Kaltim. Hal ini menandai babak baru dan keseriusan pemerintah pusat terkait pemindahan IKN ke Kaltim, tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan, pemprov telah menerima surat terkait Surpres RUU IKN dan menurutnya secara prinsip tidak ada hal yang perlu dirubah terkait keberadaan berbagai masukan dari Kaltim.
“Ya, secara umum dalam surpres tersebut memuat visi pembangunan IKN. Ada suratnya kemarin. Tapi tidak ada hal yang terlalu prinsip untuk dirubah,” kata dia saat dikonfirmasi, pada Senin (4/10/2021).
Namun demikian, Hadi Mulyadi menuturkan, Pemprov Kaltim menyampaikan usulan terkait penyelarasan pembangunan IKN nantinya dengan kebijakan pemerintah daerah. Penyelarasan ini dianggap penting lantaran harus adanya sinergitas rencana pembangunan IKN dengan pemerintah daerah agar visi IKN dapat berjalan dengan baik.
“Kami hanya mengusulkan tentang pembangunan IKN nantinya harus selaras dengan rencana pembangunan di daerah. Yang namanya menyelaraskan itu entah kita yang akan menyelaraskan, atau nanti pemerintah pusat yang menyelaraskan dengan pembangunan di daerah. Nanti menyesuaikan, nanti ada di UU juga,” jelas pria yang pernah menjabat anggota DPR RI ini.
Di sisi lain, Hadi Mulyadi juga menegaskan, pembangunan IKN harus dilakukan dengan hati-hati. Hal tersebut disampaikannya, berkaitan dengan anggaran yang harus digelontorkan pemerintah pusat dalam hal pembangunan di kawasan IKN nantinya.
[irp]
Mengingat, pembanguann infrastruktur akan menelan anggaran yang tidak sedikit. Untuk itu, pemerintah pusat juga diminta mengecek kekuatan finansialnya dalam pembangunan IKN. “Itu kan terkait dengan dana, coba ingat begitu presiden menyampaikan ibu kota pindah yang, nyeletuk Menteri Keuangan, nanya uangnya ke mana. Artinya uangnya sedikit tersedia,” ucapnya.
Berkaitan dengan hal itu, ia pun memaklumi apabila pembangunan IKN dilakukan bertahap. Lantaran keterbatasan anggaran yang kini tengah difokuskan pada penanganan Covid-19. “Silakan dibuat secara bertahap. Kita tahu diri pemerintah pusat kewalahan dengan penanganan Covid-19,” tuturnya.
Untuk diketahui, draft RUU IKN memiliki 9 BAB dan 34 Pasal. Yang mana di dalamnya menggambarkan visi pemerintah tentang ibu kota negara. Mulai dari pengorganisasian, pengelolaan, tahapan pembangunan, tahapan pemindahan ibu kota, hingga pembiayaannya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id
