Pemprov Kaltim Diminta Tak Bersembunyi di Balik Pendemi Atas Lambannya Pembangunan
Pemprov Kaltim Diminta Tak Bersembunyi di Balik Pendemi Atas Lambannya Pembangunan. Setiap OPD sebagi pembantu gubernur, diharapkan tidak ikutan diam. Apalagi ketika melihat ada masalah pembangunan di kabupaten/kota.
Akurasi.id, Samarinda – Pandemi Covid-19 memang menjadi masalah pelik bagi seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Tak terkecuali di Kaltim. Wabah yang seolah tiada berkesudahan, memberikan banyak imbas. Dari macetnya putaran ekonomi. Hingga carut marutnya pembangunan sebagai imbas efisiensi dan rasionalisasi anggaran.
Kendati pun demikian, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK menilai, kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak boleh terus-terusan bersembunyi di balik alasan pandemi. Secara khususnya di balik melempemnya kebijakan percepatan dan pemerataan pembangunan.
Menurutnya, apapun kondisi yang dialami saat ini, maka semestinya Pemprov Kaltim tidak boleh berhenti berinovasi. Apalagi stagnan dalam memacu roda pembangunan dan ekonomi. Mengingat, ketimpangan pembangunan yang ada di Kaltim, sudah cukup membuat masyarakat susah dan kesulitan.
“Memang, pandemi ini sedikit banyaknya mengganggu kinerja pemerintah. Tetapi juga jangan menjadi alasan (sehingga banyak pekerjaan dan program yang tidak dilaksanakan). Itu tidak boleh,” kata Makmur ditemui belum lama ini.
Berbagai rekomendasi pembangunan yang telah berulang kali disampaikan DPRD Kaltim, menurutnya, tidak boleh didiamkan begitu saja. Melainkan harus ada tindak lanjutnya. Karena bagaimanapun, DPRD Kaltim merupakan perwakilan aspirasi masyarakat. Apa yang direkomendasikan dewan juga hasil evaluasi terhadap kinerja pemerintah.
“SKPD atau OPD tidak boleh juga berdiam diri. Sebagai pembantu gubernur, harusnya bisa melihat apa pembangunan di ka bupaten/kota yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya saja, dulu ada rencana menjual potensi pariwisata kita, tapi sampai sekarang itu tidak terlaksana dengan baik,” tuturnya.
Di Kabupaten Berau misalnya, ada destinasi wisata Pulau Derawan yang sedang buming-bumingnya. Potensi dan peluang bisnis ini seharusnya bisa ditangkap oleh Pemprov Kaltim. Bisa dipromosikan lebih kencang lagi. Infrastruktur pendukung atas hal itu dapat dibangun secara maksimal.
“Pemerintah kabupaten sudah cukup rajin mempromosikan itu. Baik ke provinsi maupun pusat. Harusnya itu bisa disambut baik. Apalagi ada banyak sekali objek wisata yang bisa digali agar bisa dinikamti masyarakat. Bisa menghasilkan ekonomi,” imbuhnya.
Makmur menyebut, Pemprov Kaltim berkewajiban menyiapkan infrastruktur pendukung atas berbagai potensi ekonomi yang ada di kabupaten/kota. Dengan demikian, masyarakat Kaltim maupun dari provinsi lain dan Mancanegara mudah mengaksesnya. Jika itu bisa terealisasi, maka dengan sendirinya ekonomi masyarakat dan Kaltim akan tumbuh.
“Semua harus dibangun pemerintah. Makanya, pemerintah harus punya keseriusan dan komitmen untuk hal itu. Perencanaan dan implementasi yang baik adalah kunci untuk merealisasikan itu semua,” tandasnya. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Dirhanuddin
