Pastikan Tak Ada PHK Massal Tenaga Honorer, Menpan RB: Kami Siapkan Opsi Terbaik

Menpan-Rb pastikan tidak ada PHK massal tenaga honorer di 2023. Adapun mengenai posisi tenaga honorer nanti, pemerintah tengah mencarikan opsi terbaik.

Akurasi.id, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan, tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer.

Sementara mengenai posisi pegawai honorer saat ini. Azwar mengatakan, pemerintah sedang mempersiapkan opsi terbaik bagi tenaga honorer agar PHK tersebut tak dilakukan.

“Kami sedang siapkan opsi terbaik dengan guiding-nya adalah tidak ada PHK massal,” kata Azwar melansir YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/3/2023).

Opsi yang dimaksud itupun telah pihaknya sampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Adapun opsi yang telah pemerintah persiapkan, yaitu pertama, seluruh tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). Namun, opsi ini dinilai bisa menambah beban negara.

Kedua, seluruh tenaga honorer akan diberhentikan. Tetapi, opsi ini dianggap bisa mengganggu pelayanan publik karena banyak tenaga honorer di berbagai daerah yang bisa membantu pelayanan publik.

Ketiga, tenaga honorer diangkat sesuai prioritas menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bidang pendidikan dan kesehatan. Opsi ini sudah mulai berjalan sejak 2022.

“Kemarin, kami sudah siapkan 700 ribu formasi bagi kesehatan dan pendidikan. Tetapi, yang terserap yang diusulkan daerah hanya 400 ribu,” ujarnya.

Menpan-RB Harapkan Pemda Manfaatkan 1 Juta Formasi PPPK di 2024

Ke depan, Azwar berharap daerah segera mengusulkan PPPK. Apalagi pemerintah akan menambah formasi PPPK menjadi 1 juta lebih formasi pada 2024.

“Tentu tenaga non ASN tidak hanya guru dan kesehatan, di banyak tempat juga banyak. Kita siapkan opsi terbaik tanpa menambah anggaran, tanpa PHK sehingga mereka tetap ada di tempatnya,” kata Azwar.

Sebelumnya, almarhum Tjahjo Kumolo saat masih menjabat Menpan-RB memutuskan menghapus tenaga honorer pada 2023.

Hal itu tertuang dalam Surat Menteri PAN-RB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah nomor B/165/M.SM.02.03/2022 yang diterbitkan 31 Mei 2022.

“Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN,” bunyi poin 6 huruf b dalam surat tersebut.

Tjahjo meminta agar para PPK untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di instansi masing-masing. Bagi yang memenuhi syarat, maka dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK.

Keputusan tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Aturan itu menyebutkan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. (*)

Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari