Operasi Tangkap Tangan KPK Terhadap PJ Bupati Sorong: Upaya Pemberantasan Korupsi di Puncak Papua Barat Daya
Akurasi, Nasional. Senin, 13 November 2023, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang dunia politik dan pemerintahan dengan melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Penjabat (Pj) Bupati Sorong, Yan Piet Mosso. Operasi ini dilaksanakan pada dini hari, tepatnya pada tanggal 12 November 2023, sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di wilayah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyampaikan keterangan kepada wartawan pada Senin (13/11) bahwa tim KPK telah melakukan OTT terhadap penyelenggara negara yang diduga terlibat dalam praktik korupsi di wilayah tersebut. Ali Fikri menjelaskan bahwa operasi tersebut tidak hanya menargetkan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, tetapi juga beberapa pihak lain yang terlibat dalam praktik korupsi di Kabupaten Sorong dan Manokwari.
Dalam keterangannya, Ali Fikri menyatakan, “Benar tim KPK (12/11) dini hari lakukan kegiatan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara yang sedang melakukan korupsi di wilayah Kabupaten Sorong Papua Barat Daya.”
Selain Yan Piet Mosso, KPK juga mengamankan sejumlah pihak, termasuk pejabat Kabupaten Sorong dan pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. Operasi yang melibatkan tim KPK di beberapa daerah ini menunjukkan komitmen lembaga antikorupsi untuk memberantas praktik korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan.
Ali Fikri menjelaskan bahwa pihaknya masih dalam proses pendalaman terkait OTT tersebut. “Tim KPK sejauh ini mengamankan beberapa pihak di Sorong dan Manokwari di antaranya para pejabat Kabupaten Sorong dan pemeriksa BPK perwakilan Provinsi Papua Barat Daya,” kata Ali.
Dalam konteks ini, KPK juga memberikan perhatian khusus terhadap peran pemeriksa BPK yang merupakan lembaga pengawasan keuangan negara. Pengamanan terhadap pemeriksa BPK Provinsi Papua Barat Daya menandakan pentingnya memastikan integritas dalam proses pengawasan keuangan negara.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menambahkan bahwa pihaknya masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait kasus ini. KPK akan menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam waktu 1×24 jam. “Sejauh ini masih dilakukan pemeriksaan di Sorong. Perkembangan akan disampaikan,” ujar Ghufron.
Tangkap tangan terhadap Pj Bupati Sorong ini mengundang perhatian publik terkait masalah korupsi di daerah tersebut. Kabupaten Sorong, yang terletak di ujung barat Pulau Papua, menjadi fokus KPK dalam upaya memberantas praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat.
Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, ketika pejabat daerah terlibat dalam praktik korupsi, dampaknya dapat sangat merugikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Operasi tangkap tangan ini juga memunculkan pertanyaan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di tingkat daerah. Keterlibatan pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam praktik korupsi menunjukkan perlunya pembenahan dalam sistem pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara.
Masyarakat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Sorong diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap upaya KPK dalam memberantas korupsi. Langkah-langkah tegas yang diambil oleh KPK diharapkan dapat menjadi pelajaran dan peringatan bagi pejabat-pejabat daerah lainnya untuk menjalankan tugas dengan integritas dan tanggung jawab.
Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, yang saat ini berstatus terperiksa, akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberlanjutan investigasi dan penegakan hukum oleh KPK diharapkan dapat membawa keadilan dan menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan korupsi di berbagai lapisan pemerintahan.
KPK terus menunjukkan peran pentingnya dalam memerangi korupsi, sebuah penyakit sosial yang dapat menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Keberhasilan KPK dalam membongkar praktik korupsi di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, dapat menjadi momentum positif dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.(*)
Editor: Ani
