Nasib Ratusan Guru Agama di Kaltim Tak Jelas Imbas Transisi Regulasi, Komisi IV Segera Jembatani Persoalan. Permasalahan ini tak hanya terjadi di Kaltim saja. Tetapi juga secara nasional. Di Kaltim, terdapat sekitar 306 guru agama yang nasib status kepangkatannya kini tidak jelas.
Akurasi.id, Samarinda – Ketidakjelasan regulasi pada tubuh pemerintahan tentu akan berdampak panjang bagi mereka yang melakukan pengabdian di dalamnya. Seperti nasib ratusan Guru Agama Islam di Kaltim, yang bahkan tak mendapatkan kenaikan status atau pangkat meski telah melakukan pengabdian hingga 10 tahun.
Hal ini diketahui setelah kunjungan DPW Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) pada akhir Maret kemarin di Gedung DPRD Kaltim. Kepada Komisi IV DPRD Kaltim, AGPAII menyuarakan keluhan mereka agar mampu dijembatani para perwakilan rakyat di Karang Paci -sebutan Kaltim.
Dikatakan Rusman Yaqub selaku ketua Komisi IV DPRD Kaltim, permasalahan ini juga mengenai pengusulan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021. “Ada satu sisi diangkat menjadi PNS menjadi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI), tetapi bertugas di sekolah negeri,” kata Rusman, Rabu (4/4/2021).
Dikatakan dia, jika sesuai regulasi pemerintah pusat pembinaan dari guru PAI ini dilakukan oleh Kementerian Agama. Akan tetapi soal kepangkatan justru di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karenanya, pada guru PAI rata-rata terjadi hambatan pangkat akibat terjadi transisi aturan. “Bayangkan ada yang 10 tahun mengabdi tidak naik pangkat,” tegasnya.
Menurutnya, permasalahan ini tak hanya terjadi di Kaltim saja. Sebab secara nasional permasalahan serupa juga turut dialami. Data yang dihimpun, terdapat 21 ribu orang terdampak perihal serupa di Indonesia. Sedangkan di Kaltim, tepatnya ada sekira 306 orang.
“Bisa dibayangkan, ada 2 aturan berbenturan dan risikonya berimbas terhadap nasib banyak orang (terutama para Guru Pendidikan Agama Islam),” ujarnya.
[irp]
Dengan masalah yang ada, Komisi IV secepatnya akan melakukan koordinasi dengan Pemprov Kaltim untuk dapat bersama-sama meluruskan permasalahan yang ada ke kementerian terkait di pusat. “Tentu secepatnya akan kami jembatani permasalahan ini,” pungkasnya. (*)
Penulis: Zulkifli
Editor: Dirhanuddin
