Akurasi.id, Bontang – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 membuat banyak kepala daerah yang memilih untuk maju lagi harus menanggalkan jabatannya. Sebab, sesuai Peraturan KPU (PKPU), setiap petahana bupati dan wali kota wajib cuti selama masa kampanye pilkada.
Baca juga: Asisten I Pemprov Kaltim Jauhar Effendi Jadi Pjs Bupati Kutim
Tak pelak, kebijakan bupati dan wali kota untuk cuti jabatan, menghadirkan sejumlah kepala daerah dadakan dalam hal ini adalah pejabat sementara (Pjs). Di Kaltim, setidaknya sudah ada 5 Pjs Bupati dan Wali Kota yang ditunjuk Pemprov Kaltim.
Untuk 5 pejabat Pemprov Kaltim yang ditunjuk menjadi Pjs Bupati dan Wali Kota adalah Moh Jauhar Effendi mengisi Pjs Bupati Kutai Timur, Muhammad Ramadhan menjadi Pjs Bupati Berau, Gede Yusa ditunjuk menjadi Pjs Bupati Mahakam Ulu, dan M Syarifuddin dipercaya menjadi Pjs Bupati Kutai Barat.
Seusai mengukuhkan kelima pejabat tersebut pada Sabtu (26/9/2020), Gubernur Kaltim Isran Noor berpesan agar mereka yang telah ditunjuk sebagai Pjs dapat bekerja seperti seorang kepala daerah.
“Tidak usah takut mengambil keputusan, kalian ini sama saja seperti bupati atau wali kota,” kata Isran Noor.
Selain itu ia berpesan kepada setiap istri Pjs yang telah ditunjuk untuk mendukung kerja para suaminya selama menjadi pejabat sementara bupati maupun wali kota.
“Ingat, permaisuri harus selalu menemani dan menyemangati,” ujar orang nomor satu di Pemprov Kaltim tersebut.
Untuk di Kota Bontang sendiri, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim Riza Indra Riadi resmi diangkat sebagai Pjs Wali Kota Bontang, per Sabtu (26/9/2020). Penunjukan Pjs tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.64-2997 tahun 2020.
Pengukuhan pejabat sementara di wilayah Kaltim termasuk Bontang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim dan dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor, Sabtu (26/9/2020).
Riza diamanahkan untuk mengembang tugas kepala daerah selama wali kota dan wakil wali kota Bontang menjalani masa cuti pilkada selama tiga bulan ke depan.
Adapun tugas Riza yakni memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Pilwali termasuk menjaga netralitas ASN, melakukan pembahasan Raperda. dan menjadi Ketua tim gugus tugas di kota Bontang. (*)
Penulis: Muhammad Budi Kurniawan
Editor: Dirhanuddin
