Memaksimalkan tata kelola arsip, Raperda Penyelenggaraan Kearsipan dibahas. Diharapkan dengan adanya Perda Penyelenggaraan Kearsipan nantinya dapat memudahkan pengelolaan arsip di setiap elemen.
Akurasi.id, Bontang – Dalam rangka memaksimalkan tata kelola arsip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPRD Bontang, Senin (20/9/2021).
Agenda tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Pembahasan raperda tersebut merupakan pertemuan kedua. Rapat perdana sebelumnya telah dilaksanakan 14 Juni 2021 silam.
Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti melalui Plt Sekertaris Nurbaena menjelaskan pembahasan raperda itu merupakan inisiatif pemkot melalui DPK. Kehadiran raperda ini bertujuan meningkatkan pengelolaan arsip yang dilaksanakan seluruh elemen. Mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta hingga di masyarakat umum.
“Dari 76 pasal, raperda yang dibahas baru pasal 10 hingga 32. Semoga adanya raperda ini tata kelola arsip di lingkungan pemkot Bontang bisa lebih maksimal lagi dan ada regulasi yang mengatur,” jelas Nurbaena yang juga menjabat Kepala Bidang (Kabid) Kearsipan DPK Bontang saat ditemui media ini diruangannya, Rabu (22/9/2021).
Kata dia, digodoknya Raperda Pengelolaan Kearsipan dapat mengikat seluruh OPD, BUMD, dan perusahaan swasta yang mempunyai kewajiban selaku pencipta arsip untuk mengelola arsip secara baik dan benar. Ketika raperda ini telah disahkan menjadi perda, DPK Bontang yang juga selaku Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), diharapkan pihaknya dapat bekerja lebih maksimal.
“Termasuk memberikan sanksi administrasi bagi yang tidak patuh. Kami juga bertugas memberikan pembinaan,” katanya.
[irp]
Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris menyebut bahwa Raperda Kearsipan dibuat dalam rangka menciptakan sistem kearsipan yang efektif dan efisien. Selain itu mempermudah waktu dalam mengakses arsip yang diinginkan.
“Kalau dulu kita mencari data atau berkas, bisa berhari-hari baru ketemu. Dengan adanya sistem yang dikembangkan DPK, maka data atau berkas bisa didapatkan dalam 3 atau 5 menit. Semua OPD, BUMD, maupun perusahaan swasta bisa melaksanakan sistem kearsipan dengan baik,” tutupnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Suci Surya Dewi
