Akurasi.id, Samarinda – Dugaan pencemaran lingkungan yang berdampak terhadap hasil tambak udang masyarakat Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendapatkan atensi khusus dari Komisi I DPRD Kaltim. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan tambak masyarakat setempat menjadi sangat sulit.
baca juga: Bahas Soal Ganti Rugi Lahan Jalan Tol, Komisi I Bakal Kaji Aduan Projo Kukar
Hal itu terungkap saat Komisi I DPRD Kaltim menerima kunjungan Kelompok Tani Tambak Udang Desa Sepatin pada Rabu (18/12/19) lalu. Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin yang menerima langsung kunjungan itu, berjanji akan mengupayakan penyelesaian masalah tersebut.
Pada kesempatan itu, Jahidin juga menyampaikan, jika pihaknya memang memiliki keinginan supaya menuntaskan masalah tersebut. Utamanya mengupayakan adanya ganti rugi yang diterima kelompok tani tersebut sebagai akibat lahan tambak yang tercemar limbah perusahaan. Karena akibat hal itu, masyarakat setempat mengalami kesulitan ekonomi.
“Harapan kami bisa clear. Saya tahu persis bagaimana penderitaan petani tambak apalagi sampai tak dapat mencari nafkah lagi. Apalagi sejak 2003 lalu, dampaknya sudah dirasakan masyarakat,” kata dia.
Politikus Partai PKB ini menyadari, untuk bisa memiliki saru tambak, masyarakat perlu bekerja keras. Satu tambak saja misalnya, setidaknya dibutuhkan setahun membuatnya. Selain itu, tambak tersebut menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat Desa Sepatin.
“Iya, untuk membuat lahan tambak perlu satu tahun menggarap, lalu musnah begitu saja. Ini yang mau kami bantu coba carikan solusinya,” ungkap Jahidin saat memimpin rapat didampingi sejumlah anggota Komisi I lain yakni, Rima Hartati, Amiruddin, dan Agiel Suwarno.
Rapat dengan agenda membahas tuntutan ganti lahan itu berlangsung di ruang rapat lantai III DPRD Kaltim. Rapat itu dihadiri langsung oleh sejumlah anggota kelompok tani dan diwakili oleh juru bicara kuasa Kelompok Tani Tambak Udang Desa Sepatin, mengatasnamakan Majelis Perjuangan Rakyat (Mapera).
“Sesuai harapan petani agar ditindaklanjuti hingga selesai atau ada kompensasi yang bisa diberikan. Kami (Komisi I) akan undang pihak terkait terutama perwakilan perusahaan yang dapat mengambil kebijakan, camat, RT, kepala desa, DLH dan petani tambak untuk mencarikan solusinya,” imbuhnya,
Untuk diketahui, terjadi dugaan pencemaran lahan tambak milik masyarakat petani tambak udang di RT 04, Desa Sepatin, yang diduga dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (dulu PT Total Indonesie). Sehingga petani yang mulai menambak sejak 1982 dengan surat kepemilikan tanah resmi dari RT dan Camat Anggana. Namun sejak adanya eksploitasi oleh perusahaan tersebut mengakibatkan petani kehilangan harapan hidup dari tambak akibat pencemaran berat dan menyebabkan tak lagi bisa panen udang. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
