Akurasi.id, Samarinda – Sebagai daerah penghasil dan penyumbang pajak yang cukup besar terhadap APBN, Kaltim semestinya juga mendapatkan porsi lebih dari pemerintah pusat. Utamanya dalam pembagian dana bagi hasil (DBH) untuk mendorong upaya percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim Makmur menilai, memang sudah sewajarnya Kaltim mendapatkan porsi lebih dari APBN. Sebab, Kaltim menjadi salah satu daerah penyumbang keuangan terbesar bagi APBN. Karena hampir seluruh hasil pajak di sektor pertambangan maupun perkebunan yang ada di Tanah Benua Etam –sebutan Kaltim- dilarikan ke kas negara.
Baca Juga: Makmur Ingin Konektivitas Infrastruktur Jadi Prioritas Pemerintah di 2020
“Saya pernah terpikir, bagaimana pemerintah pusat benar-benar memperhatikan infrastruktur di Kaltim. Utamanya dalam pembangunan infrastruktur jalan, air bersih, dan listrik yang dapat dinikmati selama 24 jam,” ujar dia belum lama ini.
Dia menyebut, akan sangat percuma ketika pemerintah pusat atau daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltim berbicara peningkatan sumber daya manusia (SDM) ketika hal-hal yang mendasar di masyarakat itu saja tidak terurus dengan baik. Salah satunya yakni minimnya sarana dan prasarana yang baik bagi masyarakat.
“Contohnya saja, kita pemerintah ingin meningkatkan kualitas dan mutu SDM, tetapi masyarakat tidak menikmati air bersih, itu kan sudah enggak bagus kelihatannya. Sudah tidak sehat. Sementara kesehatan masyarakat sangat tergantung pada keterpenuhan air bersih,” tuturnya.
Dia berharap, pemerintah pusat dapat lebih peka melihat persoalan pembangunan di Kaltim. Tidak menyamaratakan program pembangunan hanya berdasarkan kebutuhan di daerah perkotaan. Begitu juga dalam menyalurkan bantuan program pembangunan, harus dapat lebih selektif, sehingga benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.
“Pemerintah memperbanyak program pemberdayaan SDM, tetapi tidak memperbaiki pelayanan dasar, tentu tidak bagus. Ini jadi persoalan juga yang harus dicermati secara keseluruhan,” cakapnya.
Dia menilai, terkadang banyak pemerintah, baik di pusat maupun daerah yang begitu bersemangat mendorong pengembangan dan meningkatkan hasil pertanian, perkebunan, dan pangan, tetapi di satu sisi tidak menyiapkan sarana pendukung di sektor itu. Hasilnya, hasil pertanian dan perkebunan masyarakat tidak dapat disalurkan ke daerah lainnya.
“Masyarakat mempunyai lahan dan mengelolanya, tetapi hasilnya sulit mereka pasarkan karena tidak tersedianya akses jalan yang baik. Saya kira, masyarakat Kaltim ini sebenarnya punya semangat besar, hanya saja tidak difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang baik. Dan persoalan ini yang perlu kita sama-sama perjuangkan di pemerintah pusat,” ajaknya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
