Tak Ingin ISBI Kaltim Vakum, Komisi IV Akan Kawal Perjuangan Legalitas ke Kemenristekdikti. Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin, kunci kelanjutan ISBI Kaltim kini berada pada keseriusan Kemenristekdikti. Karena ISBI Kaltim telah dipercayakan kepada pusat.
Akurasi.id, Samarinda – Vakumnya Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru sejak tahun 2018 lalu, membuat DPRD Kaltim prihatin. Hal ini terjadi lantaran ISBI Kaltim kekurangan anggaran untuk pemenuhan biaya operasioanal. Tidak tersedianya biaya operasional dikarenakan belum adanya legalitas dari Kementrian Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemenristekdikti).
Menyikapi persoalan itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin mengatakan, setelah mengetahui situasi yang tengah dihadapi oleh ISBI Kaltim, pihaknya berinisiatif untuk mempertemukan Pemprov Kaltim dan koordinator rintisan ISBI Kaltim. Termasuk beberapa pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan salah satu perguruan tinggi di Kutai Kartanegara itu.
“Kami juga mengundang Disdikbud Kaltim. Karena memang sejak 2018, ISBI Kaltim telah meniadakan penerimaan mahasiswa baru. Ini terjadi dikarenakan ada ketidakharmonisan atau misinformasi antara Kemenristekdikti terkait aset yang telah disediakan oleh Pemkab Kukar dari Pemprov Kaltim,” terang dia saat dijumpai belum lama ini.
Ia menjelaskan, pada tahun 2012, Pemkab Kukar telah menyiapkan lahan dengan luas sekira 30,6 hektar untuk pembangunan ISBI Kaltim. Besar harapan mantan ketua DPRD Kukar ini setelah pembebasan lahan, pihak kementerian langsung menerima ISBI Kaltim di bawah asuhannya. Kemudian pihak kementerian dapat melanjutkan pembangunan sarana prasarana ISBI Kaltim vakum.
“Pada tahun 2012-2013, saat saya masih menjabat sebagai pimpinan DPRD Kukar, kami bersama Bupati Kukar, berupaya melakukan pembebasan lahannya sehingga keluarlah sertifikat lahan itu. Hal itu dilakukan dalam beberapa tahapan,” bebernya.
Upaya pembebasan lahan ini dikatakannya menandakan keseriusan Pemkab Kukar dalam membangun perguruan tinggi. Bahkan, pemkab pada saat itu bolak-balik melegalkan lahan seluas puluhan hektar tersebut atas nama Kemenristekdikti dan Pemprov Kaltim.
Namun, dikarenakan ketidakjelasan kepemilikan aset itulah harapan pihaknya pupus dan menyebabkan pengelolaan ISBI Kaltim tidak lagi menerima mahasiswa baru. Sehingga, ia sangat menyayangkan, apabila ISBI Kaltim tidak dapat melakukan penerimaan siswa baru seperti yang seharusnya dilakukan perguruan tinggi.
[irp]
“Nah kami berharap setelah dilakukan audiensi dapat dilakukan proses FGD, termasuk melibatkan legislator Dapil Kaltim DPR RI misalnya Bu Hetifah, supaya gaungnya ini bisa direspons Kemenristekdikti, karena memang kuncinya ada di kementerian,” tuturnya.
“Kami juga meminta perhatian kementerian untuk segera merealisasikan beberapa pembangunan. Karena selama ini, selain tidak menerima mahasiswa baru, fasilitas yang tersedia bisa dikatakan sangat minin. Sangat disayangkankan apabila ISBI Kaltim stagnan dan masalah ini dibiarkan berlarut-larut,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Dirhanuddin
