Limbah PT IBP Diduga Kuat Cemari Lingkungan, DPRD Kaltim: Jangan Hanya Ganti Rugi, Tetapi Diproses Hukum. Akibat dari pelanggaran PT IBP, diduga berdampak pada pencemaran lingkungan dan rusaknya tanam tumbuh.
Akurasi.id, Samarinda – Polemik dugaan pencemaran limbah pertambangan PT Insani Bara Perkasa (IBP) yang terjadi di kebun salak milik petani di Kilometer 11, Desa Tani Bhakti, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih terus bergulir.
Menepati janji sebagai perwakilan rakyat di kursi parlemen, DPRD Kaltim pada Senin (5/4/2021) siang kemarin, melalui Komisi I melakukan pertemuan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kukar.
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung D, DPRD Kaltim, itu menghadirkan pula petani yang lahannya terimbas limbah pertambangan PT IBP. Dari hasil rapat koordinasi, disepakati dalam waktu dekat Komisi I akan mendampingi DLH Kaltim dan Kukar melangsungkan tinjauan di kebun petani tersebut. Tujuannya, agar memastikan dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan PT IBP.
“Kesimpulan rapat akan dilakukan tinjauan langsung secara bersama-sama,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin saat dikonfirmasi usai RDP sore kemarin.
Jahidin pun mengatakan, akibat limbah tersebut yang paling dikeluhkan petani ialah kebun salak miliknya tak lagi bisa dipanen. Sehingga perlu ada tanggung jawab PT IBP atas kerugian tanam tumbuh tersebut. “Tanggung jawab perlu dilakukan, karena telah merusak tanam tumbuh yang ada (di daerah itu),” imbuhnya.
Jahidin menegaskan, bahwa Komisi I DPRD Kaltim tetap pada komitmennya, yakni merekomendasikan agar manajemen PT IBP dapat diproses secara hukum. Akibat dari sejumlah pelanggaran yang telah ditimbulkan, berupa pencemaran lingkungan, rusaknya tanam tumbuh, dan pengerusakan pagar milik warga sekitar.
[irp]
“Agar selanjutnya mereka dapat di sidik dan diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hukum,” tegas ketua DPC Partai PKB Kota Samarinda ini.
Jahidin menjelaskan, maksud dari mengajak DLH Kaltim dan Kukar melakukan tinjauan langsung guna memudahkan proses sidik serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. “Melibatkan DLH Kaltim karena mereka yang paling berwenang melakukan proses sidiknya,” kata dia.
Agenda selanjutnya, Komisi I juga akan memanggil Dinas Perizinan untuk selanjutnya bersama-sama menghadap ke Kementrian ESDM. “Kami juga membawa si pemilik lahan untuk mengadu di sana. Jadi masalah ini terus ditindaklanjuti agar ada rekomendasi agar perusahaan diberik pelajaran,” tutupnya. (*)
Penulis: Zulkifli
Editor: Dirhanuddin
