Akurasi.id, Samarinda – Kebijakan pemerintah pusat menaikkan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan turut direspons Komisi IV DPRD Kaltim. Pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kaltim dan BPJS Kesehatan Regional Kalimantan, di Gedung E, DPRD Kaltim, Selasa (26/11) lalu, ada sejumlah persoalan yang dibahas.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menjelaskan, persoalan layanan BPJS Kesehatan di Kaltim terbagi dalam tiga aspek, mulai dari struktur tarif, fasilitas kesehatan, dan sinkronisasi layanan antara rumah sakit dan BPJS itu sendiri.
Baca Juga: Bangun Sistem Pemerintahan yang Baik, Makmur: ASN Jangan Takut Bersuara
“Kami yang ada di Komisi IV ini berkewajiban menyampaikan apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat, utamanya dengan adanya penetapan kenaikan tarif BPJS pada tahun depan,” ujar dia.
Sebagaimana amanat instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kenaikan struktur tarif BPJS, akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2020 mendatang. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75 tahun 2019, sebagai perubahan atas Perpres nomor 82 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
Dalam peraturan itu, diketahui tarif masing-masing kelas naik hingga seratus persen, dengan rincian Kelas 1 semula Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, Kelas 2 dari Rp 52 Ribu menjadi Rp 110 ribu dan Kelas 3, semula Rp 25,5 ribu naik menjadi Rp 42 ribu.
Menyikapi itu, Rusman meminta agar fasilitas kesehatan yang didapatkan masyarakat juga harus ditingkatkan. “Masyarakat kan sudah pasti bertanya, yang sebelumnya saja belum maksimal pelayanannya. Dengan naiknya tarif, lalu apa saja yang menjadi garansi BPJS kepada publik,” imbuhnya.
Pada pertemuan itu, politikus Partai PPP ini mengakui, jika BPJS Kesehatan telah berkomitmen membenahi layanan administrasi yang mereka punya. Utamanya yang dinilai mempersulit masyarakat. Yang tidak kalah penting, fasilitas kesehatan di setiap rumah sakit akan diupayakan semaksimal mungkin untuk terus ditingkatkan.
“Bagi masyarakat, hanya ada dua poin dalam pelayanan kesehatan, yakni kecepatan pendaftaran dan kenyamanan layanan fasilitas kesehatan yang diberikan rumah sakit kepada peserta BPJS,” sebutnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
