Kaltim diambang krisis iklim, Bunga Terung Kaltim kritisi perambahan hutan secara sporadis. Komitmen Pemerintah Kaltim pun lantas dipertanyakan. Pasalnya, jika perambahan hutan terus berjalan, maka Kaltim diambang krisis iklim. Ekosistem lingkungan juga semakin hancur.
Akurasi.id, Samarinda – Masalah krisis iklim dan penghancuran hutan di Kaltim turut menjadi perhatian Bunga Terung Kaltim. Dalam menyuarakan hal tersebut, organisasi pegiat lingkungan itu melakukan aksi dengan membawa poster yang mengkritisi rusaknya lingkungan. Dilakukan di dua lokasi, yaitu Jembatan Mahakam Samarinda dan depan Kantor Gubernur Kaltim, pada Sabtu (30/10/2021).
Narahubung Bunga Terung Kaltim, Maulana Yhudistira menjelaskan, pada tanggal 31 Oktober hingga 12 November akan terselenggara Konferensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB, yang juga disebut Conference of the Parties (COP) ke-26 di Glaslow Scotland yang dihadiri oleh 196 negara penandatanganan.
Tujuan konferensi tersebut setiap tahunnya adalah agar para pemimpin negara berkomitmen untuk menahan laju pemanasan global, dengan mengurangi pengeluaran gas rumah kaca (GRK). Tapi sejak diselenggarakan, emisi gas rumah kaca terus meningkat dan keadaan bumi makin memprihatinkan.
“Sayangnya dengan jalur yang sekarang, di mana para politisi terus membawa konflik kepentingan para pemain industri ekstraktif di seluruh dunia, COP26 tidak akan bisa menyelesaikan krisis iklim dan hanya akan menjadi latihan greenwashing terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah dunia,” sebutnya.
Menurut pihaknya, jika COP bisa mengatasi krisis iklim, mengapa dibutuhkan sampai 26 kali pertemuan dan membahas hal yang sama tiap tahunnya. Di mana kata-kata besar dan janji palsu terus diutarakan, akan tetapi tanpa aksi nyata dan seakan tidak mengerti sains sambil terus membiarkan keadaan makin memburuk.
Terlebih untuk Kaltim, terus menjadi wilayah pengerukan dan penghancuran hutan yang masif dari tahun ke tahun. Padahal penyebab utama krisis iklim adalah pembongkaran hutan dan pembakaran energi. Selain itu, 71% penyebab krisis Iklim disebabkan oleh 100 perusahaan dan sebagian diantaranya ada berada di Kaltim.
“Yang kita butuhkan adalah memastikan adanya kedaulatan masyarakat dalam sistem pembuatan kebijakan dan penentuan pembangunan negara, melalui adanya balai masyarakat yang berdaulat, acak, adil, dan representatif, terbebas dari kekuasaan terpusat dan konflik kepentingan,” tegasnya.
Karena untuk mengeluarkan Indonesia maupun Kaltim khususnya dari krisis iklim, membutuhkan partisipasi aktif semua elemen masyarakat. Untuk melaksanakan solusi yang sebenarnya sudah ada. Untuk itu, pihaknya mengajak semua masyarakat bersama-sama memperjuangkan Tanah Benua Etam, sebutan Kaltim, dari kehancuran ekologis.
“Mari bersama-sama bersuara dan beraksi agar para pemangku kebijakan bisa cepat sadar, bahwa yang dilakukan sekarang adalah membawa kita berlari ke jurang kehancuran ekologis dan keruntuhan sosial,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id
