Jalanan Umum Rusak akibat Kendaraan Berat, Nursalam Minta Basri Tegas

Jalanan Umum Rusak akibat kendaraan berat, Nursalam minta Basri tegas. Agar pemerintah dapat menindak kendaraan berat tersebut.

Akurasi.id, Bontang – Dalam Rapat Paripurna ke-6 masa sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Rabu (28/4/2021) lalu, Anggota Komisi II Nursalam meminta ketegasan Wali Kota Bontang Basri Rase.

Nursalam minta Basri Rase tegas menindaklanjuti kondisi jalan yang rusak akibat kendaraan-kendaraan industri.

Nursalam menyebutkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan survei, di Jalan Soekarno Hatta Bontang selama 3 hari mulai dari jam 07.00 hingga 22.00 Wita terdapat 513 kendaraan berat yang melintas dan sebagian tidak memiliki plat nomor kendaraan.

“Sementara kita sudah memiliki perda tentang pengaturan lalulintas dan jalan umum. Kenapa ini tidak ditindak, karena PUPR tidak memiliki kewenangan, lantas siapa yang berwenang, Dinas Perhubungan (Dishub) yang memiliki kewenangan di sini juga terkesan hanya melakukan survei, tidak melakukan penindakan hukum,” ucap Nursalam.

Nursalam menyebutkan, jika Dishub tidak mampu, agar kiranya wali kota memerintahkan kepada Dishub untuk meminta bantuan atau kerja sama kepada kepolisian yang berwenang melakukan penertiban.

“Bayangkan dari 513 kendaraan yang melintas di Jalan Soekarno hatta, kita lihat hasilnya apa yang terjadi sepanjang jalan itu, kerusakan yang luar biasa parahnya,” tegasnya.

Dia juga menyebutkan, keinginan akan investasi itu penting, tetapi tidak merusak infrastruktur lainnya. Tetapi jika merusak infrastruktur lainnya. Maka harus disikapi bersama dan melakukan tindakan yang tegas dan terukur.

“Oleh karena itu pesan saya atau usul saya kepada wali kota untuk segera melakukan langkah-langkah cepat, tepat dan terukur, berkoordinasi dengan instansi terkait,” pesan Nursalam.

Selain itu, Nursalam memberi masukan kepada Pemkot Bontang untuk memanggil perusahaan-perusahaan yang menggunakan jalan tersebut untuk melintas untuk membantu dalam melakukan perbaikan jalan.

“Pemerintah bisa memanggil perusahaan-perusahaan yang melintas itu untuk sekedar saling membantu untuk menutup beberapa lubang di jalan tersebut, karena memang untuk dilakukan perbaikan setidaknya kita harus memahami karena melalui mekanisme yang panjang. Tapi setidaknya ada antisipasi,” pungkasnya. (*)

Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid