Inginkan Figur Berkualitas, Komisi II DPRD Serukan Pebisnis Ikuti Seleksi Pimpinan Perusda Kaltim
Inginkan Figur Berkualitas, Komisi II DPRD Serukan Pebisnis Ikuti Seleksi Pimpinan Perusda Kaltim. Komisi II bahkan telah bersurat ke Biro Ekonomi Pemprov Kaltim, agar menyampaikan secara terbuka seleksi pimpinan perusda Kaltim tersebut.
Akurasi.id, Samarinda – Kasus rasuah yang kerap terjadi di dalam tubuh perusahaan daerah (perusda) tentu bukan persoalan biasa. Selain lemahnya fungsi mengawas keuangan, sosok pemimpin perusda pun menjadi faktor lainnya.
Alih-alih mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), keuangan perusda justru ditilap demi keuntungan pribadi. Pemilihan para petinggi perusda pun kini kian disoroti. Penyorotan ini pun tentunya bertujuan agar perusda mampu memberikan hasil yang diinginkan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono pun tak hanya sekadar menyoroti namun pihaknya telah bersurat pada Biro Ekonomi Pemprov Kaltim, terkait informasi soal proses seleksi direksi perusda meski belum mendapat balasannya.
“Tapi kan hari ini sudah banyak beredar terkait syarat-syaratnya. Kami mendorong siapapun yang memiliki latar belakang bisnis bisa masuk untuk masuk seleksi,” kata Tiyo, sapaan karib Nidya Listiyono, Kamis (11/3/2021).
Politis Fraksi Golkar Kaltim ini pun menyebut, persyaratan yang disertakan untuk proses rekrutmen calon pimpinan perusda sudah cukup bagus. Begitu juga dengan daftar calon jajaran direksi.
Tiyo pun menyakini nama para calon jajaran direksi perusda memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni. Sehingga diharapkan direksi perusda bisa diisi oleh orang yang tepat dari hasil penjaringan. Sehingga bisa menghasilkan pimpinan perusda berkompeten.
Kendati demikian, ia menekankan jika DPRD Kaltim tetap akan terus memantau proses rekrutmen. Agar proses pemilihan bisa berjalan transparan dan para wakil rakyat pun turut diberikan informasi mengenai prosesnya.
Dengan demikian, DPRD Kaltim juga bisa menelusuri rekam jejak calon yang telah mendaftar sebagai direksi perusda, serta memberikan pertimbangannya sebelum pihak lembaga eksekutif membeikan putusan pemilihan.
“Jangan sampai nanti ada isu para residivis atau orang yang sedang bermasalah dengan hukum bisa terpilih lagi. Kami menginginkan perusda itu lebih profitable (jangan sampai ada lagi masalah korupsi dan perusda mandek di kemudian hari),” pungkasnya. (*)
Penulis: Zulkifli
Editor: Dirhanuddin
