Akurasi.id, Samarinda – Rencana DPRD dan Pemprov Kaltim untuk duduk satu meja membahas rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) pada Rabu (6/11/19) hari ini disepakati ditunda. Hal itu menyusul adanya permintaan Gubernur Kaltim Isran Noor yang meminta agar pertemuan dijadwalkan ulang.
Rencana penundaan pertemuan itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kaltim Andi Harun. Kepada wakil rakyat yang lain, permintaan penundaan pembahasan IKN disampaikan secara resmi melalui surat dari Pemprov Kaltim.
Baca Juga: Bahas Mutu SDM ASN, Komisi I DPRD Kaltim Bakal Hearing dengan BKD
“Beliau (Gubernur Isran) meminta agar pertemuan tunda pada minggu depan. Saudara gubernur yang akan hadir langsung pada pembahasan IKN,” ungkap dia saat membacakan langsung surat dari Pemprov Kaltim.
Dalam surat yang diterima pimpinan DPRD Kaltim, pemprov menyampaikan jika gubernur berhalangan hadir karena sudah lebih awal memiliki agenda kerja di Balikpapan. Sehingga tidak dapat menghadiri agenda yang telah dibuat DPRD Kaltim.
“Beliau sedang ada menghadiri kegiatan rakor (rapat kerja) di Balikpapan. Saat bertemu saya pagi tadi, beliau memang sudah siap-siap ke Balikpapan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyampaikan, agenda pertemuan dengan pemprov memang mesti dijadwalkan rutin. Utamanya dengan gubernur sebagai kepala daerah.
“Agenda ini perlu untuk memperlancar komunikasi. Kami ingin setiap bulan ada koordinasi antara pemerintah dan dewan. Supaya permasalahan yang ada di masyarakat bisa disikapi segera,” kata dia.
Agenda pertemuan IKN yang ditunda tersebut hanya menjadi salah agenda dewan dengan pemerintah. Ke depannya, akan ada banyak agenda yang bisa dibahas. Terutama terkait persoalan pembangunan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.
“Agenda pertama yang kita bahas memang terkait soal IKN. Tetapi pada pertemuan selanjutnya bisa membahas yang lain. Pertemuannya bisa di dewan, bisa juga di pemprov,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub menyampaikan, agar penundaan pertemuan dengan gubernur disampaikan secara resmi. Bila perlu dibuatkan rilisnya kepada awak media.
“Ditundanya pertemuan ini mesti disampaikan secara terbuka. Bila perlu dibuatkan rilis. Biar tidak dianggap ada sesuatu atau ada pihak yang memang tidak mau hadir pada pertemuan ini,” tegasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin
