Akurasi.id, Samarinda – Banjir menahun yang kerap menghantui masyarakat Kota Samarinda dari tahun ke tahun juga menjadi keresahan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Politikus Partai Golkar ini memiliki keinginan supaya persoalan banjir di Kota Tepian -sebutan Samarinda- dapat segera terselesaikan.
Sebagai bagian dari pemangku kepentingan di Tanah Benua Etam -sebutan Kaltim-, Makmur pada dasarnya siap mendukung berbagai program Pemerintah Kaltim maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk mengentaskan persoalan banjir.
“Tentunya persoalan banjir Samarinda adalah pekerjaan bersama antara Pemerintah Kaltim dan Pemkot Samarinda. Perlu dicarikan solusinya secara bersama-sama,” kata Makmur kepada Akurasi.id belum lama ini.
Rencana Pemerintah Kaltim dan Pemkot Samarinda melakukan kegiatan normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) didukung penuh oleh Makmur. Menurut dia, normalisasi SKM adalah salah satu kunci mengurai banjir di Kota Tepian. Karena semua pembuangan air terpusat di SKM.
“Normalisasi SKM yang direncanakan pemerintah tentu harus kita dukung. Karena itu bukan untuk kepentingan segelintir orang, tetapi untuk kemaslahatan bersama,” kata dia.
Berhubung dirinya baru di DPRD Kaltim, Makmur berencana untuk terlebih dahulu berdiskusi dengan anggota dewan yang lain, terutama mereka yang merupakan perwakilan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda. Sebab, mereka yang lebih tahu apa yang jadi persoalan dan kebutuhan penanganan banjir di Kota Tepian.
“Saya butuh banyak berdiskusi dengan teman-teman dewan yang lain, termasuk dengan Pemerintah Kaltim maupun Pemkot Samarinda,” ucapnya.
Diakui dia, bicara pengentasan masalah banjir, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab ada banyak persoalan yang harus diselesaikan, di antaranya persoalan sosial. Masyarakat yang tinggal di bantaran SKM, perlu dicarikan terlebih dahulu solusinya sebelum direlokasi.
“Makanya, perlu komitmen bersama dari semua pihak terkait. Nanti kami akan tanyakan bagaimana komitmen dari pemerintah kota. Biar kami tahu apa perencanaan mereka dan berapa anggaran yang dibutuhkan,” cakapnya.
Dia menambahkan, pada dasarnya kebijakan melakukan proses penggusuran boleh saja dilakukan pemerintah, dengan catatan pemerintah sudah mesti menyiapkan solusi atas kegiatan tersebut. Sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan.
“Boleh pemerintah menggusur, tetapi kita harus carikan terlebih dahulu solusinya. Pembangunan jangan membawa mudarat. Harus melihat asas manfaatnya. Masalah sosial itu tidak akan ada habisnya. Tinggal bagaimana kita bijak melihat dan mengelolanya,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
