Akurasi.id, Kukar – Tahapan Pemilihan Bupati (Pilbup) Kukar sedianya akan dimulai pada 2020. Namun para tokoh yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati sudah menampilkan diri di publik. Mereka berasal dari beragam partai politik di kabupaten kaya sumber daya alam tersebut.
Salah satunya Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kukar, Marwan. Politisi senior yang pernah menjadi wakil rakyat dua periode di Kukar ini rencananya akan mencalonkan diri sebagai wakil bupati.
Akurasi.id menggali gagasan, program, visi bakal calon wakil kepala daerah tersebut. Artikel perdana ini memuat pemikiran Marwan dalam bidang perencanaan proyek, konektivitas wilayah, dan acuan pembangunan Kukar.
Kukar memiliki banyak proyek mangkrak. Apa langkah Anda jika terpilih sebagai wakil bupati?
Kita akan membuka kembali dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek di Kukar. Ada yang keliru dalam perencanaan proyek di daerah ini. Kalau pembangunan kabupaten ini tidak diawali dengan perencanaan yang baik, maka wajar banyak proyek yang mangkrak.
Proyek yang mangkrak ini berupa proyek multiyears. Ini cukup banyak di Kukar. Salah satu contohnya, taman di Tenggarong. Taman ini ingin diperbaiki dan dipercantik. Tetapi kenyataannya tak terurus dan rusak.
Belum lagi proyek-proyek yang lain. Misalnya proyek multiyears di belakang Singgasana menuju Batuah, proyek dari Seberang menuju Muara Badak, dan proyek Kota Bangun sampai Tabang juga banyak dikeluhkan masyarakat.
Proyek-proyek ini bukanlah warisan yang akan kita tinggalkan. Siapa pun yang terpilih, inilah yang harus dievaluasi. Sudah banyak uang yang diinvestasikan di proyek-proyek ini. Tidak boleh diabaikan begitu saja.
Satu-satunya opsi adalah kita melanjutkan proyek-proyek itu dengan menghitung ulang. Kalau kita terpilih, kita akan melakukan efisiensi di beberapa tempat. Nilai proyek itu ratusan miliar. Anggaran proyek ini sudah terserap semua. Tetapi pengerjaannya belum 100 persen. Seandainya ini dibiarkan, sama saja kita membiarkan uang ratusan miliar tertanam begitu saja.
Banyak wilayah yang terisolasi karena belum memiliki akses jalan. Bagaimana pandangan Anda?
Kepala daerah yang terpilih harus membuka interkoneksi antarwilayah. Lihat saja di google map. Jalan di beberapa kampung, sudah tembus atau belum? Yang harus kita lakukan adalah membuka isolasi di semua wilayah Kukar.
Dengan membuka isolasi, ekonomi bisa lancar. Orang-orang akan dengan mudah mengurus akte dan segala bidang di pemerintahan. Multiplier effect akan kita dapatkan. Kita punya jalan bagus. Tetapi tidak ada koneksinya ke kampung. Kita punya fasilitas bagus. Tetapi akses untuk sampai ke fasilitas itu tidak ada. Ini juga sia-sia pembangunannya.
Untuk membuka isolasi ini, kita akan melakukan efisiensi. Coba lihat anggaran Dinas PU. Setiap tahun, anggaran dinas ini tidak pernah kurang dari Rp 1 triliun. Kadang anggarannya Rp 1,2 triliun sampai Rp 1,3 triliun.
Menurut saya, proyek itu tidak perlu yang besar-besar. Banyak orang yang memikirkan proyek ratusan miliar. Coba kita perbaiki dan bangun jalan antardesa dan kampung. Anggarannya tidak akan sampai ratusan miliar. Anggaran untuk satu kecamatan paling Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar.
Kita lihat dari Muara Badak ke Marangkayu. Tidak terlalu banyak biaya yang kita perlukan untuk memperbaiki akses di dua kecamatan ini. Kemudian dari Anggana ke Muara Badak, Sebulu ke Muara Kaman, Muara Kaman ke Tenggarong Seberang, dan Sebulu ke Tenggarong. Semuanya membutuhkan infrastruktur untuk membuka interkoneksi antarkecamatan.
Orang-orang menyeberang lewat sungai setiap hari. Ke depan kita harus membuat akses jalan atau jembatan dari Sebulu ke Tenggarong atau Muara Kaman ke Tenggarong. Kalau kita mengharapkan jalan provinsi, kita tidak bisa berbuat apapun. Karena di sisi lain, pemerintah provinsi tidak berdaya memperbaiki jalan itu.
Saya dengar ada upaya untuk memperbaiki jalan-jalan itu. Tetapi sampai hari ini, proyek itu tidak terlihat. Kalau kita buat jalan sendiri, Kukar bisa memeliharanya sendiri.
Apakah konektivitas antarwilayah ini dapat meningkatkan PAD?
Saya kira dengan terbukanya isolasi dan interkoneksi di semua wilayah ini, maka otomatis akan terbuka kesempatan untuk meningkatkan PAD. Ketika hasil pertanian tidak bisa diangkut dengan baik, maka dengan adanya akses jalan, hasil pertanian akan mudah diangkut ke pasar.
Misalnya di hulu Mahakam. Ada potensi perikanan di sana. Siapa yang mau mengambilnya? Karena masyarakat tidak punya akses ke lembaga perekonomian resmi, maka mereka menjualnya ke tengkulak dari Samarinda dan Banjarmasin. Kalau ada akses yang bagus dan lembaga yang mengakomodir hasil perikanan, maka kita akan mendapat PAD yang cukup besar.
Saya ingin ada penetapan kawasan di Kukar. Sepanjang perairan Sungai Mahakam ini kita tetapkan kawasannya. Misalnya di Muara Muntai ditetapkan sebagai sentral ikan betutu. Kemudian di kecamatan sekitarnya ditetapkan sebagai sentral ikan patin, ikan mas, dan ikan-ikan lainnya.
Saat kita bicara tentang ikan betutu, berarti tujuannya ke Muara Muntai. Di sana kita bangun sentral pembibitan, pemeliharaan, sampai panen ikan betutu. Semuanya kita atur dengan baik. Misalnya kita buat keripik ikan betutu. Kita bisa membuat wisata di kecamatan itu. Orang-orang yang ingin melihat pembibitan sampai proses memanen ikan betutu, bisa datang ke Muara Muntai.
Kemudian ikan mas. Kita bisa mengembangkannya di Sebulu. Ikan nila dikembangkan di Muara Kaman. Ini juga mengantisipasi saat air bangar. Apabila semua orang memelihara ikan mas, saat air bangar, semua ikan akan mati.
Seandainya Kukar kita tetapkan sesuai potensi masing-masing wilayahnya, maka setiap kecamatan akan memiliki keunggulan. Misalnya di satu kecamatan keunggulannya di bidang pertanian dan perikanan. Kita memetakan dan menetapkannya sesuai keunggulannya. Ini juga bertujuan untuk membangun sekolah-sekolah unggulan. Jadi sekolah unggulan tidak hanya di Tenggarong. Kita harus bangun di semua kecamatan.
Kukar ini dibagi dalam tiga kawasan besar: hulu, tengah, dan pantai. Tiga kawasan ini akan kita kaji keunggulan-keunggulannya. Kalau wilayah tengah kita kembangkan bidang pendidikan, maka konsennya di situ. Misalnya wilayah pertanian kita kembangkan di hulu. Kemudian di hilir kita kembangkan wilayah perindustrian. Itulah yang akan kita gali sesuai potensinya masing-masing.
Bagaimana pola pembangunan yang baik untuk Kukar?
Potensi-potensi wilayah di Kukar tidak boleh dikembangkan berdasarkan kemauan kepala daerah. Kita harus menyesuaikannya dengan RPJP [rencana pembangunan jangka panjang]. Kalau pembangunan tidak terkait dengan RPJP, siapa pun bupati dan wakil bupatinya, pasti akan berbeda-beda dalam menjalankan program pembangunan.
Selama ini semua calon kepala daerah tidak menyesuaikan program pembangunan dengan RPJP. Padahal siapa pun yang memimpin Kukar, acuannya harus RPJP. Kenapa? Kita ingin pembangunan Kukar berkelanjutan. Semboyan boleh berbeda. Tetapi arah pembangunannya harus sama.
Di Kukar ini, selain persoalan, apa yang bisa kita lihat? Yang kita panen hari ini hanya masalah. Kenapa demikian? Karena perencanaan pembangunannya belum terkoneksi dengan baik. (*)
Penulis/Editor: Ufqil Mubin
