Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bontang ajak sukseskan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Sebagai upaya peningkatan kesadaran lembaga negara dalam wujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan.
Akurasi.id, Bontang – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bontang pada Bidang Kearsipan berupaya menyukseskan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Gerakan ini merupakan upaya untuk peningkatan kesadaran lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan.
Kepala DPK Bontang Retno Febriaryanti menyebutkan, dalam mewujudkan GNSTA melalui berbagai macam aspek antara lain tertib kebijakan kearsipan yang meliputi kewajiban penetapan kebijakan pengelolaan arsip dinamis oleh lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah.
“Yakni meliputi Tata Naskah Dinas (TND), klasifikasi arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip (SKKAAD), dan Jadwal Retensi Arsip (JRA),” sebut Retno saat ditemui media ini, Jumat, (11/6/2021).
Perempuan yang juga sebagai Kepala Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Bontang itu melanjutkan aspek lain yakni Tertib Organisasi Kearsipan yang meliputi ketersediaan unit kearsipan dan sentral arsip aktif (central file) pada lembaga negara dan penyelenggara pemerintahan daerah.
Kemudian Tertib Sumber Daya Manusia Kearsipan Meliputi ketersediaan arsiparis setiap eselon II paling sedikit satu orang pada tiap lembaga negara atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kemudian ada aspek Tertib Prasarana dan Sarana yang meliputi penyediaan ruangan, peralatan dan gedung. Penyediaan prasarana dan sarana bagi pengelolaan arsip aktif terdiri dari ruangan sentral file, filing cabinet, folder, quide, map gantung, out indicator, buku peminjaman arsip, komputer dan aplikasi pengelolaan arsip aktif.
[irp]
“Penyediaan prasarana dan sarana bagi pengelolaan arsip in aktif terdiri dari penyediaan gedung pusat arsip in aktif atau record center, rak arsip, kotak arsip, folder, out indicator, buku peminjaman arsip, komputer dan aplikasi pengelolaan arsip arsipinaktif,” bebernya.
Selanjutnya masuk pada aspek Tertib Pengelolaan Arsip yang meliputi pembuatan daftar arsip dinamis, pelaporan dan penyerahan salinan autentik arsip terjaga, pelaksanaan penyusutan arsip sesuai prosedur, dan menjadi simpul jaringan informasi kearsipan nasional.
Kemudian yang terakhir aspek Pendanaan Kearsipan yang meliputi program pengalokasian anggaran dalam menunjang perwujudan tertib kebijakan kearsipan.
“Tertib organisasi kearsipan, tertib sumber daya manusia kearsipan, tertib prasarana dan sarana kearsipan, dan tertib pengolahan arsip berdasarkan prioritas tahunan pada lembaga negara dan pemerintahan daerah,” pungkas Retno. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid
