Warga Lok Tunggul keluhkan kerusakan rumput laut, diduga akibat limbah beracun, Komisi III DPRD sambangi PT GPK. Dewan ingin memastikan langsung kondisi di lapangan.
Akurasi.id, Bontang – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang melaksanakan sidak terkait laporan warga Lok Tunggul Kelurahan Bontang Lestari tentang limbah beracun PLTU PT Graha Power Kaltim (GPK) yang berdampak kerugian nelayan dan pembudidaya rumput laut. Oleh karena itu diadakan upaya mediasi tokoh masyarakat beserta perusahaan terkait, Selasa (4/5/2021).
Ketua RT 15 Lok Tunggul, Ahmad Zainal Abidin menjelaskan, banyak dari warganya mengeluhkan limbah panas dari PT GPK yang langsung dibuang ke laut. Sejatinya hal tersebut berpengaruh pada proses pertumbuhan rumput laut serta keberadaan ikan.
“Sejatinya rumput laut itu sensitif, jadi karena adanya limbah itu pertumbuhan rumput laut tak maksimal begitu pun dengan ikan yang semula banyak jadi berkurang,” ungkap Zainal.
Dia kembali menjelaskan, hal tersebut berdasarkan laporan warga bahwa pihak perusahaan melakukan pembuangan limbah pada malam hari atau menjelang subuh.
“Jadi, untuk membuktikan itu warga mengambil sampel jam 04.00 dini hari,” jelasnya.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan, persoalan tersebut sebenarnya sejak lama ditemui oleh masyarakat, pasalnya selain dampak limbah, polusi kerap dirasakan oleh warga Lok Tunggul, tepatnya RT 15, serta dirasa merugikan sumber pemasukan warga khususnya nelayan.
[irp]
“Sebenarnya dari dulu sudah mencuat permasalahan ini, penghasilan warga sini adalah nelayan hasil laut, sebab akibat faktor pembangunan, bagang nelayan sudah tidak bisa lagi. Tidak ada pemasukan lagi. Dia hanya minta tolong komisi III lihat kondisi yang sebenarnya,” kata Amir Tosina.
Tetapi lanjut Amir, hasil kunjungan kerja lapangan yang dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyimpulkan bahwa temuan yang didapatkan tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh masyarakat.
Kendati demikian, Amir tetap mempertegas pihak GPK agar sigap terhadap aduan warga, serta melakukan kunjungan kepada masyarakat agar tidak terjadi perselisihan antara perusahaan dan masyarakat.
“Kami hanya berharap pihak GPK untuk turun ke lapangan supaya tidak mengada-ada, kalau pun nihil hasil investigasi yang sebenarnya yah harus dibuktikan,” ungkapnya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Rachman Wahid
