Akurasi.id, Samarinda – Partisipasi Pemerintah Kaltim dalam membangun Bandara APT Pranoto Samarinda hingga Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dapat dikatakan tidak sedikit. APBD Kaltim hingga triliunan rupiah telah digelontorkan untuk memuluskan kedua megaproyek tersebut.
Namun tidak ingin melepaskan pendanaan tanpa ada timbal balik atau flasback dari kedua proyek itu, Komisi III DPRD Kaltim meminta agar pemerintah pusat tidak melupakan begitu saja partisipasi daerah. Setidak-tidaknya dari kedua proyek itu Pemerintah Kaltim mesti mendapatkan jatah tersendiri yang dapat menjadi pendapatan asli daerah (PAD).
Baca Juga: Dewan Ingin Duduk Satu Meja Bahas IKN dengan Isran Noor
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy menuturkan, pada penyusunan tarif jalan tol yang sedang dipersiapkan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan stakeholder terkait lainnya, semestinya melibatkan Pemerintah Kaltim. Sejak proyek itu digemakan, pemerintah daerah telah menyalurkan dana yang tidak sedikit.
“Sekarang memang begitu BPJT menentukan tarif jalan tol, harusnya kita (Pemerintah Kaltim) dilibatkan. Karena ada kontribusi kita di seksi 1. Ada beberapa daerah yang dulu sebelum jalan tol ini dilakukan pengecoran dan dibangun, ada beberapa lahan yang dibebaskan oleh dana APBD,” tuturnya, Senin (25/11/19) lalu.
Menurutnya, meski pun kewenangan jalan tol atau bandara saat ini ada di pemerintah pusat, tetapi tidak lantas melupakan pengorbanan dan partisipasi pemerintah daerah dalam membangun kedua proyek itu.
“Harusnya itu menjadi perhitungan juga. Sama dengan bandara Samarinda. Walaupun itu kewenangan Kementerian Perhubungan, minimal kita ini juga mendapat retribusi dari apa yang sudah ditanamkan Rp 1,8 triliun di sana,” sebut politikus Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, untuk program pembangunan lainnya yang dikerjakan di 2019 ini, telah dirapatkan Komisi III dengan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUTRPR) Kaltim. Pertemuan itu salah satunya untuk membahas daya serap anggaran selama 2019.
“Memang daya serapnya agak rendah. Masih sekitar 60 persen. Ini diakibatkan proses administrasi pelelangan yang lambat. Ada juga proyek fisik yang mau dilelang, tetapi karena tidak fisibel untuk dilaksanakan, maka diluncurkan kembali di 2020,” tandasnya. (*)
Penulis: Muhammad Aris
Editor: Yusuf Arafah
