Muspandi Kaji Limbah Kayu PT Indominco yang Sebelumnya Dikelola Masyarakat

Akurasi.id, Samarinda – Pengelolaan limbah kayu milik PT Indominco Mandiri yang disebut-sebut dikelola masyarakat kini sedang masuk dalam kajian Komisi III DPRD Kaltim. Pasalnya, ada persoalan yang ditimbulkan dalam pengelolaan limbah kayu tersebut yang berdampak pada pemberian denda terhadap PT Indominco.

Baca Juga: Komisi III DPRD Kaltim Evaluasi Kegiatan dan Perizinan PKP2B

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muspandi menyampaikan, informasi itu didapatkan pihaknya saat bertandang dalam rangka kunjungan kerja ke PT Indominco belum lama ini. Pada pertemuan itu, diketahui jika ada limbah kayu perusahaan yang pengelolaannya diberikan kepada masyarakat.

Namun dalam perjalanannya, ada sejumlah kewajiban yang diharapkan dipatuhi masyarakat atas pengelolaan limbah kayu itu, namun ternyata dalam implementasinya ada beberapa hal yang ternyata tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi masyarakat. Akibatnya, perusahaan pun mendapatkan kesulitan hingga dijatuhi denda.

“Limbah kayu itu selama ini mereka (PT Indominco) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelolanya, tetapi pada kenyataannya ada kewajiban yang diharapkan bisa dipatuhi masyarakat, tetapi tidak dilaksanakan. Sehingga perusahaan didenda Rp50-60 miliar akibat ada kelalaian itu,” terangnya.

Sejak denda itu diberikan, sambung Muspandi, pengelolaan limbah kayu oleh masyarakat tersebut tidak diperbolehkan lagi oleh PT Indominco. Terkait dengan itu, Komisi III DPRD Kaltim berencana akan melakukan evaluasi mendalam dengan cara penelusuran persoalan tersebut.

“Sebelum tambang itu dieksploitasi, dilakukan penambangan, kehutanan berkewajiban menghitung berapa potensi kayu yang ada di daerah itu. Sehingga ada kewajiban dari perusahaan untuk menyelesaikan atau membayar ke daerah,” katanya.

Selain itu, yang cukup menyita perhatian Muspandi yakni adanya keterlibatan beberapa perusahaan daerah (perusda) dalam pengelolaan tersebut. Menurut politikus Partai PAN tersebut, semestinya, ketika ada perusda yang terlibat, maka harusnya ada pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk ke kas daerah.

“Ini yang akan coba kami telusuri juga. Padahal dari usaha itu bisa menghasilkan setoran yang ada di perusda. Kami akan telusuri perusda yang nakal seperti itu. Karena dari 5 tahun terakhir, justru setorannya nol,” tandasnya. (*)

Penulis: Muhammad Aris
Editor: Dirhanuddin