APBD Kaltim 2021 diketok Rp11,6 triliun, Flyover dan Gedung RSUD AWS gagal masuk MYC. Proyek tahun jamak itu baru akan diakomodir di APBD Perubahan 2021. Saat ini Pemprov Kaltim diminta untuk fokus menangani dampak Covid-19.
Akurasi.id, Samarinda – Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Kaltim 2021 telah resmi ditandatangani bersama oleh DPRD dan Pemprov Kaltim, Senin (30/11/2020). Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna lantai 6 Gedung D Kompleks DPRD Kaltim.
Ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut sekaligus mengakhiri drama dan perdebatan panjang atas usulan kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC) yang sebelumnya alot diperdebatkan antara DPRD dan Pemprov Kaltim.
Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang hadir pada rapat itu, menyampaikan bahwa pihaknya berterima kasih kepada pihak DPRD karena sudah bekerja sama dengan baik untuk mengesahkan KUA PPAS.
“Saya berterima kasih atas kerja sama yang baik, semoga dengan ditandatangannya KUA PPAS dapat menjadi pemicu reformasi birokrasi di lingkungan kerja Pemerintahan Provinsi Kaltim,” pungkas Hadi.
Usulan MYC Gagal Masuk APBD Murni 2021
Pada rapat itu, DPRD dan Pemprov Kaltim akhirnya menyepakati bahwa usulan MYC pembangunan Flyover Muara Rapak Balikpapan dan Gedung RSUD AW Sjahranie Samarinda tidak akan masuk di APBD murni 2021.
Proyek tersebut baru akan dimasukkan DPRD dan Pemprov Kaltim pada APBD Perubahan 2021. Karena DPRD Kaltim ingin pada APBD murni, Pemprov Kaltim bisa lebih fokus menangani wabah Covid-19 terlebih dahulu.
“Melihat kondisi yang ada, kami sepakat MYC masuk di perubahan,” ucap Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK pada Senin (30/11/2020).
Senada dengan Makmur HAPK, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi pun mengatakan, bahwa MYC baru akan dimasukkan di APBD Perubahan 2021 setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Sesuai arahan Kemendagri, kita santai saja (kami diminta untuk lebih fokus dulu dalam menyelesaikan wabah Covid-19 dan dampak ekonomi yang timbul akibat wabah itu,” tutup Hadi.
Sebagai tambahan, total APBD Murni Kaltim pada 2021 disepakati sebesar Rp11 triliun. Di mana anggaran itu diketahui banyak berfokus pada upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19. “Kurang lebih Rp11,6 triliun ya,” pungkas Makmur HAPK. (*)
Penulis: Samuel Gading
Editor: Suci Surya Dewi
